Dinas Perhubungan Maluku Utara tercatat sebagi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan temuan pengelolaan anggaran tahun 2024
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memastikan bahwa sisa utang Kontrak Tahun Jamak (multi years contract) sebesar Rp 40 miliar akan dilunasi
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025
Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea, merespons instruksi Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos
Sherly Laos menyatakan bahwa hingga saat ini sektor pariwisata belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD
Gubernur Maluku Utara,Sherly Laos, meninjau pelaksanaan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba
"Kemarin saya kesana untuk pengecekan, kramik dan plafon sudah jadi, namun interior belum, "ungkap Gubernur Maluku Utara Sherly Laos
"Kesepakatan ini adalah pedoman kerja kita. Semoga menjadi amal untuk Maluku Utara yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera, "harap Sherly Laos
"Kegiatan-kegiatan yang gunakan sistem swakelola sebaiknya dipertimbangkan kembali, "tegas Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray
Sherly Laos menegaskan telah memerintahkan BPK RI Perwakilan Maluku Utara untuk menyerahkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Pemprov Maluku Utara membuka kemungkinan dilakukannya investigasi khusus terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK
Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2025 serta KUA-PPAS 2026 di DPRD Malut
Realisasi penyerapan anggaran Pemprov Maluku Utara saat ini berada di angka 41%, sementara capaian pendapatan sudah mencapai 72%
Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar mengungkapkan, volume aliran air sungai yang tinggi jadi pemicu runtuhnya struktur jembatan
Kata Hendra: Gubernur Maluku Utara tidak perlu menunggu keputusan BPK untuk menyerahkan hasil audit ke APH sebagai bentuk komitmen penegakan hukum
Kasus pencatutan nama pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara kembali mencuat
Pengajuan pembayaran TPP mulai September 2025 harus dilengkapi laporan hasil verifikasi dari Inspektorat Maluku Utara
"Proses sinkronisasi ini penting, agar setiap program yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Maluku Utara, "kata Sarmin S Adam
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPRD Maluku Utara
Jembatan ruas Payahe–Dehepodo, Desa Sigela Yef, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan terputus total, Jumat (8/8/2025)