Samsuddin A. Kadir, membuka kegiatan penilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Maluku Utara Tahun 2025 di Ternate
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dan Wakil Gubernur, Sarbin Sehe, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PKB Maluku Utara
Sidang paripurna DPRD Maluku Utara dengan agenda penyerahan dokumen Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025 berlangsung dinamis
"APBD akan digunakan untuk program prioritas seperti pembangunan perumahan subsidi bagi ASN, "kata Gubernur Maluku Utara Sherly Laos
Ini merupakan wujud perhatian Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Sarbin Sehe
Syarat utama penerima bantuan RTLH adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN) dan berada pada desil 1 hingga desil 2
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, bersepakat
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos menegaskan bahwa promosi jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut berbasis prestasi, integritas
Sebanyak 50 ASN eselon III dan IV dikabarkan masuk daftar mutasi, promosi, bahkan pemberhentian
"Mereka diangkat jadi PPPK paruh waktu setelah sebelumnya masuk kategori R3 dalam seleksi PPPK 2024, "ucap Plt Kepala BKD Maluku Utara Zulkifli Bian
"70 persen pengadaan telah rampung melalui tender, sedangkan pengadaan lewat e-katalog baru 54 persen, "ucap Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir
Bappeda Maluku Utara menggelar koordinasi awal dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia, Jumat (22/8/2025) di Jakarta
Universitas Khairun (Unkhair) Ternate merayakan dies natalis ke-61 di Aula Banau Kampus I, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara
Wagub Maluku Utara, Sarbin Sehe, meninjau fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lifofa, Kecamatan Oba Selatan
Generasi muda Maluku Utara adalah calon pemimpin bangsa sekaligus tenaga kerja profesional yang mampu mengharumkan nama daerah di kancah global
"Koordinasi ini diharapkan mampu mengarahkan pembangunan Maluku Utara agar semakin terintegrasi dengan kebijakan nasional, "kata Sarmin S Adam
"Prinsip keadilan sosial jangan diabaikan. Ada peserta yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun justru gagal, "tegas Alfajrin A Titaheluw
"MCP KPK bukan tolok ukur ada atau tidaknya korupsi. MCP hanyalah salah satu tools pencegahan tindak pidana korupsi, "ucap Abdul Haris
"Lahan harus sudah bersih dan siap agar pembangunan SPPG dapat segera dimulai, "ujarnya Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir
"Setiap penerima hibah wajib menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ), "kata Kadri Laetje