Breaking News:

Kisah Kades Terpilih di Maluku 10 Tahun Belum Dilantik Cari Keadilan, Ini Kata Gubernur Murad Ismail

Perjuangan untuk mendapatkan keadilan terus dilakukan Abdullah Elwuar, kepala desa terpilih Jikumerasa, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, Maluku.

Editor: Sri Handayani1

Merasa dizalimi

Berulang kali mengadu ke Pemkab Buru, Abdullah tidak juga mendapatkan jawaban pasti.

Malah yang diterima adalah perlakuan tidak menyenangkan.

Meski terus dijegal, Abdullah mengaku tidak pernah putus asa dan menyerah untuk terus berjuang mendapatkan hak politiknya dan pengakuan dari negara.

Bagi Abdullah, keadilan harus tetap diperjuangkan meski banyak rintangan yang menghadang.

“Saya ini benar-benar merasa sangat dizalimi, tapi demi kehormatan keluarga dan juga warga yang telah memilih saya, saya harus tetap berjuang karena bagi saya kebanaran dan keadilan tidak bisa dikalahkan,” ungkapnya.

Karena tidak direspons oleh Pemkab Buru, dia kemudian mencoba mengadu ke pihak lainnya.

Pada 2015, Abdullah melayangkan surat pengaduan ke Komnas HAM perwakilan Maluku.

Saat itu, Komnas HAM membalas surat tersebut dan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Buru untuk segera menindaklanjuti hasil pemilihan kepala desa di Jikumerasa.

Namun lagi-lagi, tiga surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM ke Pemkab Buru tidak juga diindahkan.

“Dari Komnas HAM itu sudah tiga kali mengeluarkan rekomendasi ke Pemkab Buru. Suratnya itu meminta saya dilantik tapi sama saja tidak diindahkan, semua surat dari Komnas HAM masih saya simpan,” katanya.

Menurut Abdullah, pada 2018 ia juga melayangkan surat ke Gubernur Maluku yang saat itu dijabat Said Assagaff.

Surat tersebut kemudian ditanggapi langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua atas nama gubernur.

Dalam surat itu, gubernur meminta Pemkab Buru untuk segera menindaklanjuti hasil pemilihan kepala desa Jikumerasa.

Ini karena setelah dikaji oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku, proses pemilihan kepala desa Jikumerasa telah berjalan demokratis dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tapi lagi-lagi permintaan Gubernur Maluku kala itu ditolak oleh Pemkab Buru. Kalau memang bupati biang pemilihan kades itu tidak sah, jangan sampaikan secara lisan tapi buat dalam sebuah SK secara tertulis. Karena negara ini berdasarkan sistem pemerintahan bukan kerajaan,” ujarnya.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved