Terkini Internasional
Pakar HAM PBB: Militer Myanmar Kemungkinan telah Lakukan Kejahatan Kemanusiaan
Pakar HAM PBB menambahkan, setidaknya 70 orang dilaporkan tewas 'terbunuh' sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Thomas Andrews menyebut, militer Myanmar kemungkinan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Hal ini disampaikan pada Kamis (11/3/2021).
Ia menambahkan, setidaknya 70 orang dilaporkan tewas 'terbunuh' sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu.
Di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Thomas Andrews menyebut bahwa Myanmar saat ini "dikontrol oleh rezim ilegal dan kejam."
Dikutip TribunTernate.com dari laman Channel News Asia, Thomas Andrews memaparkan ada bukti bahwa militer Myanmar telah melakukan kejahatan kemanusiaan.
"Ada bukti yang berkembang bahwa militer Myanmar, yang dipimpin oleh pemimpin senior yang sama, sekarang mungkin terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk tindakan pembunuhan, penghilangan paksa, penganiayaan, penyiksaan," kata Thomas.
Sambil menekankan bahwa pelanggaran semacam itu hanya dapat ditentukan di pengadilan, dia mengatakan ada bukti jelas bahwa kejahatan pemerintah militer "meluas", "sistematis", dan menjadi bagian dari "kampanye terkoordinasi".
Dia juga mengatakan bahwa itu dilakukan dengan "sepengetahuan dari kepemimpinan senior", termasuk pemimpin militer Min Aung Hlaing.
Pelapor Khusus PBB juga saat ini sedang mempresentasikan laporan terbarunya tentang situasi tersebut kepada dewan.
Namun, pihak Pelapor Khusus PBB menyesalkan bahwa sejak laporan itu diterbitkan pekan lalu, jumlah orang yang terbunuh dan ditahan oleh militer justru meningkat secara signifikan.
Baca juga: Demokrat Versi KLB Bantah Tawari Posisi Ketua Umum dan Ajak Gatot Nurmantyo Gulingkan AHY
Baca juga: Gatot Nurmantyo Sebut eks Kader Partai Demokrat Pernah Tawari Dirinya Jadi Ketum Versi KLB
Baca juga: Kecelakaan Maut Bus Sri Padma Kencana, Lewat Tanjakan Cae Sumedang atas Usulan Para Penumpang
'MENAHAN DIRI'
Tekanan diplomatik semakin meningkat sejak para jenderal militer merebut kekuasaan Myanmar dan memicu protes di seluruh negeri.
Militer bersikeras mempertahankan pengambilalihannya dengan mengutip adanya 'ketidakberesan' dalam pemilihan umum November 2020 lalu yang dimenangkan oleh partai pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.
Chan Aye, sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui pesan video pada Kamis (11/3/2021) bahwa pihak berwenang "telah menahan diri sepenuhnya untuk menangani protes kekerasan."
Namun menurut Thomas Andrews, "Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sedikitnya 70 orang" sejak 1 Februari 2021, kebanyakan dari mereka berusia di bawah 25 tahun.
