Pakar HAM PBB: Militer Myanmar Kemungkinan telah Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

Dia menyerukan pembentukan "Koalisi untuk Rakyat Myanmar" darurat, untuk mengoordinasikan sanksi dan embargo senjata, dan juga berusaha untuk mengadili pejabat keamanan senior Myanmar di bawah yurisdiksi universal.

Sementara, sebuah rancangan resolusi tentang situasi di Myanmar juga diajukan pada Kamis kemarin untuk dipertimbangkan di dewan hak asasi akhir bulan ini.

Seperti resolusi yang diambil selama sesi khusus dewan pada bulan lalu, teks tersebut menyerukan kepada militer untuk memulihkan pemerintahan sipil dan segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan tokoh politik sipil lainnya yang telah ditahan secara sewenang-wenang.

Resolusi ini juga menuntut "akses penuh, tidak terbatas dan tidak terpantau" untuk semua pemegang mandat PBB, termasuk Thomas Andrews dan tim khusus yang sudah mengumpulkan bukti penuntutan atas kejahatan yang sebelumnya dilakukan di negara itu, terutama terhadap Rohingya.

Selain itu, teks tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyediakan penyelidik dengan bantuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelidiki situasi sepenuhnya di Myanmar.

SUMBER: AFP via Channel News Asia

(TribunTernate.com/Rizki A.)