Breaking News:

Menaker Ida Fauziyah Minta Kepala Daerah Pastikan Perusahaan Bayar THR secara Penuh dan Tepat Waktu

Menaker Ida Fauziyah memohon kerja sama kepada para kepala daerah untuk memastikan pengusaha bayarkan THR 2021 kepada pekerja atau buruh secara penuh.

Penulis: Ronna Qurrata Ayun | Editor: Rizki A
Tribunnews.com
ILUSTRASI THR. 

Dialog tersebut bertujuan agar pengusaha dan pekerja atau buruh bisa mencapai kesepakatan yang kemudian dibuat secara tertulis.

Dalam dialog tersebut, jika pengusaha tidak mampu membayar THR, pengusaha diwajibkan untuk menunjukkan laporan keuangan internal secara transparan sebagai bukti.

Namun demikian, dialog dan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021.

Pengusaha tetap diwajibkan untuk membayar penuh THR para buruh, paling lambat satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2021.

Selanjutnya, hasil dari kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh wajib dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat.

Hal ini dilakukan oleh Kemnaker dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dari para pekerja atau buruh maupun pengusaha.

Untuk itu, para kepala daerah diminta ikut andil dalam menegakkan hukum sesuai dengan kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021.

Saat ini, Kemnaker juga telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakkan Hukum Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021 yang ditujukan agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR bisa terpenuhi.

Menaker pun meminta langkah tersebut agar bisa diikuti oleh pemerintah daerah sehingga pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Sebab, menurut Menaker, keterlibatan pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan pemerintah sangat penting untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah pandemi.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved