Terkini Internasional
Australia Bikin Kesepakatan Kapal Selam, Korea Utara: Tindakan yang Sangat Tidak Diinginkan
Keputusan Amerika Serikat untuk menyediakan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia, dinilai Korea Utara, "sangat tidak diinginkan dan berbahaya".
lihat foto
Sementara, pejabat Korea Utara membuat referensi yang jelas untuk keluhan Prancis itu.
Korea Utara juga menuduh AS dengan "sikap berkesepakatan ganda", dan mencatat bahwa bahkan Prancis sudah diikam dari belakang oleh sekutunya sendiri.
Kesepakatan itu akan menghancurkan "perdamaian dan keamanan regional dan sistem non-proliferasi internasional dan mengintensifkan perlombaan senjata," kata pejabat itu, menggemakan pandangan yang juga diungkapkan oleh China dan beberapa negara lainnya.
“Situasi saat ini menunjukkan sekali lagi bahwa upaya (kami) untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional berdasarkan perspektif jangka panjang tidak boleh berkurang sedikit pun,” lapor Agensi Berita Sentral Korea (Korean Central News Agency/KCNA).
Baca juga: Mengenal Canggihnya Kapal MV Swift Rescue Singapura yang Temukan Kontak Visual KRI Nanggala-402
Baca juga: Pegawai KPK Diberhentikan, Presiden Tak Bisa Abaikan Rekomendasi Ombudsman, YLBHI Tunggu Kewenangan
Pada awal bulan September 2021, Pyongyang menggelar parade paramiliter massal untuk menandai berdirinya Korea Utara.
Pekan lalu, Korea Utara mengujicobakan rudal balistik, bertentangan dengan sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hanya beberapa hari setelah mengumumkan telah menguji rudal jelajah jarak jauh "strategis".
Citra satelit terbaru juga menunjukkan Korea Utara sedang memperluas pabrik pengayaan uranium di kompleks nuklir utamanya, Yongbyon.
Korea Selatan juga telah meningkatkan kemampuan militernya.
Negara itu mengumumkan telah menguji Rudal Balistik yang Diluncurkan Kapal Selam (ubmarine-Launched Ballistic Missile/SLBM) tak lama setelah muncul berita tentang uji coba rudal Pyongyang.
Diketahui, Seoul dan Washington telah berusaha untuk menghidupkan kembali pembicaraan denuklirisasi yang terhenti sejak 2019.
Presiden AS Joe Biden telah menekankan perlunya diplomasi untuk melanjutkan perbincangan ini.
Akan tetapi, dirinya mengatakan AS tidak akan membuat "tawar-menawar besar" dengan Pyongyang, yang telah menghubungkan denuklirisasi dengan keringanan sanksi yang signifikan.
Sumber: Al Jazeera
(TribunTernate.com/Rizki A.)
