Terkini Internasional
Laporan PBB: Korea Utara Masih Terus Mengembangkan Nuklir dan Rudal Balistik
Diketahui, Korea Utara telah lama dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB.
“Menurut negara anggota, pelaku siber DPRK mencuri lebih dari 50 juta dolar AS antara tahun 2020 dan pertengahan 2021 dari setidaknya tiga pertukaran mata uang kripto di Amerika Utara, Eropa, dan Asia,” kata laporan itu.
Pemantau sanksi juga mengutip laporan bulan lalu oleh perusahaan keamanan siber Chainalysis yang mengatakan, Korea Utara meluncurkan setidaknya tujuh serangan terhadap platform cryptocurrency yang mengekstraksi aset digital senilai hampir 400 juta dolar AS tahun lalu.
Pada 2019, pemantau sanksi PBB melaporkan bahwa Korea Utara telah mendapatkan sekitar 2 miliar dolar AS untuk program senjata pemusnah massalnya dengan menggunakan serangan siber yang meluas dan semakin canggih.
Laporan terbaru mengatakan, blokade ketat Korea Utara sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 juga bermakna “perdagangan gelap, termasuk barang-barang mewah, sebagian besar telah berhenti.”
Selama bertahun-tahun, Dewan Keamanan PBB telah melarang ekspor Korea Utara, termasuk batu bara, besi, timah, tekstil, dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah dan produk minyak olahan.
“Meskipun ekspor maritim dari DPRK untuk batubara meningkat pada paruh kedua tahun 2021, angkanya masih pada tingkat yang relatif rendah,” kata para pemantau sanksi.
“Jumlah impor gelap minyak sulingan meningkat tajam pada periode yang sama, tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya,” kata laporan itu.
Baca juga: Punya Hobi Mahal dan Mobil Jeep Wrangler Rubicon, Natalius Pigai Ungkap Alasannya Suka Barang Mewah
Baca juga: Anaknya Jadi Bupati Kediri di Usia 28 Tahun, Pramono Anung Mengaku Takut Putranya Terlibat Korupsi
Baca juga: Pengamat: Duet Ganjar Pranowo-Puan Maharani akan Sulit Menang di Pilpres 2024
“Pengiriman langsung oleh kapal tanker non-DPRK ke DPRK telah dihentikan, kemungkinan sebagai respon atas pencegahan Covid-19. Dan sebagai gantinya, hanya kapal tanker DPRK yang mengirimkan minyak.”
Situasi kemanusiaan Korea Utara pun “terus memburuk,” kata laporan itu.
Para pemantau mengatakan, kondisi itu mungkin karena pembatasan Covid-19, tetapi kurangnya informasi dari Korea Utara menyebabkan sulitnya menentukan berapa banyak sanksi PBB yang secara tidak sengaja merugikan warga sipil.
Sumber: Al Jazeera
(TribunTernate.com/Rizki A.)