Partai Garuda Pulau Morotai Setuju Keputusan Mendagri Tunjuk Anak Daerah Jadi PJ Bupati

Kemudian yang kedua dalam penempatan pejabat Bupati itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat tidak ada konsul undang-undang syaratnya pengusulan Gubernur, itu tidak ada.

Hanya di dalam etika pemerintahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diminta merekomendasikan pengusulannya.

"Jadi bukan menjadi syarat ya, jadi sekali lagi jangan terpengaruh dengan polemik yang diciptakan oleh oknum-oknum yang merasa pintar, tidak baca merasa pintar, tidak paham merasa pintar dan lain sebagainya," tegas Benny Laos di hadapan ribuan ASN itu.

Selain itu, Benny Laos meminta kepada ASN jangan mudah percaya dan terpengaruh dengan isu Pejabat Bupati yang sering provokatif.

 
"Saya minta kepada semua ASN, jangan terpengaruh dengan Isu pejabat Bupati, Ini media provokator, ada orang-orang yang merasa pintar, bermain adu judul habis itu sembahyang," katanya.

Menurut Benny Laos, siapapun dia yang akan jadi Pejabat Bupati maka dia adalah pejabat yang sudah dipilih, bahkan Benny Laos mengaku bingung dengan dunia politik saat ini, baginya hal ini terlalu diadu dombakan.

"Saya bingung dalam dunia politik ini, menikam dan mengadu domba adalah sebuah pekerjaan abadi. Jadi jangan berpolemik siapa pun yang menjadi pejabat itu adalah pejabat," tegas Benny Laos.

Bahkan Benny Laos dalam sambutannya mengungkapkan, tidak ada surat yang surat usulan nama Pejabat Bupati yang ditandatanganinya, Benny Laos pun memerintahkan untuk kasus ini segera diperiksa, sebab itu bukan kewenangannya.

"Tidak ada nomor surat di umum dan di hukum yang saya tanda tangani pengusulannya, karena itu tidak ada aturannya, jadi silahkan periksa nomor surat dihukum atau di umum, adakah yang saya tanda tangan, kalau tidak ada terus bagaimana Bupati bisa mengusulkan?,"ungkapnya.

"Undang-Undang bukan merupakan menjadi persyaratan hukum karena itu kewenangan Pemerintah Pusat. Jadi tidak bisa berpolemik." kata Benny Laos mengakhiri. (*)