Dihadapan Anggota DPRD, Wakil Bupati Halmahera Selatan Sampaikan Rencana KUA-PPAS pada APBD 2023

Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 4,10 persen serta indeks gini rasio 0,26 persen.

"Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas dan target pembangunan tersebut, maka melalui pembahasan antara Pemda dan DPRD telah masuk dalam tahapan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2023, "paparnya.

Sementara rancangan ABPD tahun 2023, lanjutnya, terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. PAD pada APBD 2023, ditargetkan sebesar Rp 131 miliar atau naik sebesar 0,34 persen dari APABD tahun 2022.

"Yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 58,715 miliar, retribusi daerah Rp 9.500.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp 2,5 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp35,694 miliar, "ungkapnya.

Sedangkan pendapatan transfer naik 1,26 persen terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp 1.369,301,202.000 dan pendapatan transfer antar Pemerintah Daerah Rp 39.567,707.000.00.

Dengan demikian total pendapatan daerah pada rancangan APBD 2023 adalah sebesar 1.539,868,919.000.00 atau naik jadi 1,21 persen jika dibandingkan tahun 2022.

"Untuk menjaga APBD Halmahera Selatan tahun 2023 lebih sehat, maka belanja daerah diestimasi nilainya tidak melibihi pendapatan daerah, "ujarnya.

Baca juga: DPD Demokrat Maluku Utara Buka Pintu Koalisi dengan Partai Lain di Pilgub 2024

Lebih lanjut, orang nomor dua di lingkup Pemkab Halmahera Selatan itu menyebut bahwa APBD 2023 adalah sebesar Rp 1.495,449,454,619.000.00, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 798.39,306,719.000.00.

Sedangkan belanja modal senilai Rp 397.243,763.000, belanja tidak terduga Rp 15 miliar dan belanja transfer Rp 285.166,385.000.

"Sementara penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD 2023 dirancang 0 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 44.419,431.000.00, "pungkasnya. (*)