Peradi Maluku Utara Minta Mantan Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat Segera Lunasi Pinjaman

Peradi Maluku Utara meminta mantan Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat, untuk segera lunasi uang Rp 250 juta milik Hanafi Tamzil.

Penulis: Randi Basri | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Istimewa
HUKUM: Ketua Peradi Maluku Utara, Muhammad Konoras saat memberikan keterangan, Jumat (2/12/2022). Di mana ia meminta mantan Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat, Djainudin Abdullah untuk segera melunasi uang Rp 250 juta yang dipinjamnya. 

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Nama mantan Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat, Djainudin Abdullah terus disorot untuk lunasi uang yang dipinjam.

Pasalnya mantan Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat, meminjam uang Rp 250 juta milik Hanafi Tamzil.

Namun hingga kini, mantan Wakil Ketua DPRD Halmahera Barat itu, belum juga melunasi pinjamannya tersebut.

Dasar itu hingga Djainudin Abdullah, terus mendapat sorotan untuk melunasinya.

Baca juga: Tidak Hanya Lulusan SMA, Universitas Terbuka Ternate Jadi Incaran ASN di Ternate

Sorotan kali ini datang dari, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Maluku Utara.

Peradi minta agar Djainudin Abdullah, bisa melunasi uang Hanafi Tamzil, sebesar Rp 250 juta.

"Kami nilai tindakan dilakukannya, bukan sebagai kapasitas jabat namun pribadi, "ucap Ketua Peradi Maluku Utara, Muhammad Konoras, Jumat (2/12/2022).

Dia menyebut, kasus ini bisa masuk tindakan penipuan dan penggelapan.

Sebab dalam kasus itu, ada unsur-unsur pidananya yang harus didiskusikan.

Artinya, obyek yang dilaporkan adalah pinjam meminjam uang, sehingga masih sama dalam menentukan peristiwa pidananya.

"Harus didiskusikan dulu, karena masih sama unsur pidananya," kata Konoras.

Lebih lanjut menurut Konoras, setiap orang berhak melaporkan kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum sepanjang individu merasa dirugikan.

Karena ini, sesuai pasal 108 KUHP. Namun demikian, terlepas dari itu apakah tindakan tersebut mengandung unsur pidana atau tidak.

Tapi sebagai seorang, yang hidup dalam hubungan sosial masyarakat, telah dibantu oleh orang lain dalam bentuka pinjaman.

Maka wajib yang bersangkutan, mengembalikan sepanjang dia memiliki kemampuan, untuk mengembalikannya.

Baca juga: Punya Bukti Kuat, Kuasa Hukum Penggugat Optimis Cakades Pemenang Desa Laluin Halmahera Selatan Gugur

Dan juga pihak yang merasa dirugikan, telah melaporkan kepada Polisi, maka kewajiban polisi untuk melakukan penyelidikan.

"Intinya, jika sudah ada laporan maka yang berwajib melakukan penyelidikan dan memberikan kepastian."

"Namun tidak ada unsur pidana, maka patut dihentikan, "pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved