Kasus Pelanggaran HAM Berat

Pengakuan Pelanggaran HAM Berat dalam 12 Peristiwa Masa Lalu, Amnesty: Itu Masih Jauh dari Cukup

Amnesty: Diakuinya pelanggaran HAM berat di masa lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum.

Editor: Rizki A
Kompas.com/YOGA SUKMANA
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid. Foto diambil di Jakarta, Rabu (22/2/2018). 

TRIBUNTERNATE.COM - Pengakuan negara atas adanya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa di masa lalu mendapat tanggapan dari Amnesty International Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak ada artinya tanpa pertanggungjawaban hukum. 

Usman Hamid menilai, sikap Presiden Jokowi yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat sejak tahun 1960an memang tetap diapresiasi.

Akan tetapi. menurutnya, pernyataan pengakuan itu sudah lama tertunda, mengingat penderitaan para korban yang dibiarkan dalam kegelapan tanpa keadilan, kebenaran, dan pemulihan selama beberapa dekade.

"Namun pengakuan belaka tanpa upaya mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu hanya akan menambah garam pada luka korban dan keluarganya," kata Usman Hamid, ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (11/1/2023).

"Sederhananya, pernyataan Presiden tersebut tidak besar artinya tanpa adanya akuntabilitas," sambung dia.

Kemudian, Usman Hamid menyebut, pemerintah hanya memilih 12 peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat.

Menurutnya, sekadar menyebut nama-nama peristiwa saja itu masih jauh dari cukup. 

Baca juga: Negara Akui Pelanggaran HAM Berat, Ibunda Korban Tragedi Semanggi I Sebut Jokowi Cuma Pencitraan

Baca juga: 12 Pelanggaran HAM Berat Diakui Jokowi, Kerusuhan Mei 1998 hingga Wasior, Hak Korban akan Dipulihkan

Belum lagi, lanjut dia, kalau bicara tentang kekerasan seksual yang terjadi secara sistematik dalam berbagai situasi pelanggaran HAM berat masa lalu seperti 1965-1966 hingga selama daerah operasi militer selama 1989-1998.

"Menyebut nama peristiwa seperti Tragedi Mei 1998 misalnya, itu perlu mempertimbangkan kekerasan rasial dan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tragedi berdarah tersebut," kata Usman.

Sementara itu, lanjut dia, pemerintah secara nyata mengabaikan kengerian kejahatan yang sudah terkenal lainnya.

Kejahatan yang dimaksud misalnya pelanggaran HAM berat yang dilakukan selama pendudukan dan invasi Timor Timur, Tragedi Tanjung Priok 1984, peristiwa penyerangan 27 Juli 1996, atau kasus pembunuhan Munir.

Menurutnya, jika Presiden Jokowi serius bicara kasus yang terjadi setelah tahun 2000, kasus Munir seharusnya juga disebutkan. 

Kelalaian itu, kata Usman, merupakan penghinaan bagi banyak korban. 

Baca juga: Negara Akui 12 Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu, Komnas HAM Nyatakan 9 Poin Sikapnya

Baca juga: Lukas Enembe Tersangka KPK tapi Masih Banyak yang Bela, Mahfud MD: Mereka Tidak Tahu Kasusnya

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved