Halmahera Selatan
Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik Sikapi Keputusan Kemenpan RB: Saya Siap di Sanksi
Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik menyikapi keputusan Kemenpan RB untuk tidak menghapus PTT, meski resikonya ia akan mendapat sanksi.
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Dihadapan ribuan PTT lingkup Pemkab Halmahera Selatan, yang menjemputnya.
Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik menegaskan siap terima sanksi, dari Pemerintah Pusat.
Atas sikapnya yang menolak keputusan Kemenpan RB, untuk menghapus tenaga honorer atau PTT.
"Intinya saya menolak keras untuk memberhentikan PTT. Dan semasa saya menjabat."
Baca juga: Dukung Sikap Kepala Daerah, Ribuan PTT Jemput Kedatangan Bupati Halmahera Selatan
"Saya tetap menolak, meskipun saya akan diberikan sanksi, "ungkapnya, Selasa (24/1/2023).
Menurutnya, pemerintah pusat harusnya memberikan solusi, terkait nasib PTT termasuk yang ada di Halmahera Selatan.
"Solusinya PTT harus diangakat secara keseluruhan. Kalau tidak diangkat, saya tetap konsisten dengan apa yang saya bilang."
"Apapun yang terjadi, PTT di Halmahera Selatan tetap dipertahankan."
"Meskipun PTT di kabupaten yang lain, di bulan Desember sudah diberhentikan, "tegasnya.
Pernyataan orang nomor satu di lingku Pemkab Halmahera Selatan itu pun, kemudian direspon salah seorang perwakilan PTT.
Dia mengatakan, kehadiran mereka untuk melakukan penjemputan, merupakan keterpanggilan hati.
Baca juga: Intip Besaran Gaji, Tugas dan Wewenang Anggota PPS Halmahera Selatan untuk Pemilu 2024
"Bahwa kami sangat bersyukur sekali Pak Bupati mempertahan kami, walaupun Pak Bupati sendiri mengambil risiko, "ucapnya.
Sementara amatan TribunTernate.com di Bandara Oesman Sadik Labuha, tampak puluhan spanduk dan umbul-umbul.
Di bawa ribuan PTT dari 30 OPD, spanduk tersebut bertuliskan ucapan terimakasih dan dukungan terhadap Bupati Halmahera Selatan. (*)