Awasi DD dengan Baik, Sobeng Suradal Dapat Penghargaan dari Pemkab Morotai

Melainkan juga infrastruktur skala kecil, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

"Pembangunan desa, tentu membutuhkan DD yang sangat besar, sehingga pengelolaannya.

"Harus menggunakan prinsip kehati-hatian, maka tentu kita tetap mengawasi, "jelasnya.

Sambungnya, demi mendukung program Presiden Jokowi, dalam membangun desa.

Maka Kejaksaan Rl sebagai aparat penegak hukum turut berperan, juga mengimplementasikan.

Baca juga: PUPR Morotai Kelola Rp 140 Miliar untuk Bagun Jalan dan Jembatan di Tahun Ini

Dengan menandatangani Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Polri.

"Tanpa saling mengesampingkan tugas, fungsi dan kewenangan baik APIP maupun APH."

"Sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah, "tandasnya. (*)