Terbukti Korupsi Anggaran BUMDes Gotalamo Morotai, Suprapto Syarbin Divonis 4 Tahun Penjara

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Hakim PN Ternate, jatuhkan vonis 4 tahun penjara, kepada Suprapto Syarbin.

Sebab Direktur BUMDes Salloi Gotalamo, Desa Gotalamo, Pulau Morotai ini terbukti melakukan Tipikor, anggaran penyertaan modal BUMDes TA 2017-2018.

Adapun pembacaan putusan hakim PN Ternate, terhadap Suprapto Syarbin dilakukan secara daring, Rabu (8/3/2023).

"Terdakwa Suprapto Syarbin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah."

Baca juga: Ketua Sinode GMIH Berkampanye Politik, Bawaslu Morotai Beri Imbauan

"Melakukan Tindak Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa."

"Dengan pidana penjara selama 4 tahun, dikurangi masa tahanan."

"Dengan perintah terdakwa tetap ditahan, "kata Kasi Intelijen Kejari Pulau Morotai, Erly Andika Wurara.

Suprapto Syarbin juga di Pidana denda sebesar Rp 200 juta, subsider Pidana Kurungan pengganti selama tiga bulan.

Selain itu, Suprapto Syarbin juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 300 juta.

"Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan.

"Maka harta benda milik Terpidana, akan disita dan dilelang untuk menutupi, uang pengganti tersebut."

"Jika Terpidana tidak mempunyai harta, yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut."

"Maka diganti dengan pidana penjara, selama 2 tahun 6 bulan, "tegasnya.

Selanjutnya, Suprapto Syarbin masih diberikan waktu 7 hari, untuk membuat keputusan banding atau tidak.

"Majelis Hakim Tipikor Ternate memberikan waktu 7 hari, kepada Terdakwa untuk pikir-pikir soal putusan ini, "ucapnya.

Baca juga: Permudah Akses ke Spot Wisata dan Pulau-pulau Kecil, Pemkab Morotai Tambah 2 Armada Angkut Laut

Menurutnya, vonis yang dijatuhkan sedikit lebih ringan, dibanding tuntutan yang diminta JPU yakni 5 tahun penjara.

Berdasarkan dakwaan Pasal 2 ayat (1), Undang-undang nomor 31/1999, yang telah diubah dan diperbaharui.

Dengan Undang-undang nomor 20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)