Referendum Konstitusi, Jalan Uzbekistan untuk Melindungi Hak Asasi dan Kebebasan Manusia

TRIBUNTERNATE.COM - Pada 30 April 2023 mendatang, sebuah referendum untuk mengamandemen Konstitusi Republik Uzbekistan akan diadakan.

Konstitusi baru Uzbekistan dirancang untuk mengubah prinsip 'negara — masyarakat — individu' menjadi 'individu — masyarakat — negara'.

Perubahan prinsip tersebut berarti menempatkan kepentingan individu di atas segalanya.

Menurut draf Konstitusi baru, kehormatan dan martabat seseorang tidak dapat diganggu gugat - tidak ada yang dapat menjadi dasar diskriminasi mereka.

Pada saat yang sama, ambiguitas undang-undang yang timbul dari interaksi warga negara dengan badan-badan negara akan diinterpretasikan ke arah kepentingan warga negara.

Dalam konteks tersebut, perlu dicatat bahwa langkah-langkah ini jelas mencerminkan arah pembangunan negara dan tindakan yang diambil di bidang perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Di Uzbekistan, Pemerintah adalah Penjamin Pengembangan Sistem Pendidikan yang Berkelanjutan

Baca juga: Pendidikan Hak Asasi Manusia di Uzbekistan Baru

Pada tahun 2020, Strategi Nasional Republik Uzbekistan tentang Hak Asasi Manusia telah diadopsi, dan bertujuan untuk melindungi hak-hak pribadi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak dalam bidang pembangunan yang berkelanjutan.

Peningkatan mekanisme penerapan standar internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia pada praktik legislasi dan penegakan hukum juga ditetapkan sebagai prioritas.

Masalah perlindungan hak asasi manusia juga menempati prioritas tertinggi dalam kebijakan luar negeri Uzbekistan.

Pemerintah sangat mementingkan pengembangan kerja sama internasional di bidang ini.

Interaksi dilakukan sejalan dengan prinsip dasar dan langkah-langkah yang disetujui oleh dokumen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE).

Secara khusus, selama pertemuan baru-baru ini antara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk dengan Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, perwakilan PBB memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Uzbekistan.

Mengingat Uzbekistan telah berjuang dalam menghapuskan pekerja anak dan kerja paksa, mempromosikan kesetaraan gender, memastikan kemandirian badan peradilan dan Rule of Law.

Perlu digarisbawahi bahwa reformasi yang dilakukan Uzbekistan di bidang ini telah mendapat pengakuan yang layak di tingkat internasional.

Pada Oktober 2020, Uzbekistan resmi menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sebuah badan antarpemerintah yang berwenang dalam sistem PBB, yang dirancang untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.