Referendum Konstitusi, Jalan Uzbekistan untuk Melindungi Hak Asasi dan Kebebasan Manusia

Sebanyak 169 dari 193 negara anggota PBB memilih negara Uzbekistan sebagai kandidat.

Peristiwa tersebut terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah kenegaraan nasional negara ini.

Pada Februari 2021, Presiden Republik Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengambil bagian dan memberikan presentasi pada sesi sidang ke-46 Dewan HAM PBB.

Untuk pertama kalinya, Uzbekistan diwakili di tingkat politik tertinggi platform HAM global.

Sejak pembentukan Dewan HAM PBB pada 2006 silam, hanya 20 kepala negara yang secara langsung berbicara kepada para delegasi di sesi tahunan badan hak asasi manusia utama dunia itu.

Pada saat yang sama, Uzbekistan adalah yang pertama di antara negara-negara pasca-Soviet yang memanfaatkan hak istimewa tersebut.

Saat ini, komunitas dunia menganggap Uzbekistan Baru sebagai negara dengan transformasi demokrasi yang stabil dan berkembang secara dinamis, negara dengan peluang besar dan tindakan yang praktis.

Misalnya, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan bahwa, “Di bawah kepemimpinan Presiden Uzbekistan, negara berkontribusi pada upaya internasional terkait perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan interkoneksi regional, sembari menjalankan proses reformasi yang signifikan. Uzbekistan, sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, telah mengambil kewajiban khusus untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. PBB akan terus mengandalkan Republik Uzbekistan untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.”

Secara umum, dapat ditandai dengan pasti bahwa negara telah memilih jalannya sendiri untuk membangun negara hukum yang demokratis dengan ekonomi pasar yang berorientasi sosial dan membentuk masyarakat sipil.

Tujuan jangka panjang reformasi di Uzbekistan adalah masuknya negara ke jajaran negara demokratis, maju, dan modern serta menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi masyarakat dan tempat yang layak di tengah masyarakat dunia.

Untuk tujuan ini, Uzbekistan bermaksud mengadakan referendum untuk mengamandemen Konstitusi Republik Uzbekistan, yang harus menjamin semua hak asasi dan kebebasan manusia, tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, keyakinan, dan kepercayaannya.

Konstitusi baru juga akan memperkuat proses demokrasi di dalam negara yang semakin progresif dan permanen.

(Kedutaan Besar Uzbekistan untuk RI)