Ampuh Desak Pemkot Ternate Selesaikan Pembagunan Pelabuhan Hiri: Butuh Bukti Bukan Janji

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (Ampuh), mendesak Pemkot Ternate.

Untuk segera menyelesaikan pembangunan, Pelabuhan Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kota Ternate.

Bagaimana tidak, Ampuh menilai Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman justru membiarkan proyektersebut terbengkalai.

Pasalnya, sejak disahkan anggaran Rp 2, 2 milar dalam APBD Induk 2023, proyek tersebut belum ditenderkan.

Baca juga: Tausyiah di Lapas Perempuan Ternate Kemenkumham Malut

Kepada TribunTernate.com, Koordinator Ampuh, Ardian Kader mengatakan.

Dirinya telah memeriksa ke LPSE Kota Ternate, dan proyek ini belum terkonfirmasi.

"Padahal sekarang ini sudah masuk pertengahan tahun, dan sudah mendekati pembahasan RAPBD Perubahan."

"Kami menilai Wali Kota Ternate, Bappelitbangda dan Dinas PUPR tidak serius, "katanya.

Bahkah saat ini, warga Kecamatan Hiri sulit mengakses informasi publik, khususnya terkait pelabuhan.

Artinya, Pemkot Ternate tidak menunjukkan langkah-langkah yang terstruktur terkait hal tersebut.

"Pihak PUPR yang dipimpin Pak Rus'an dan Bappelitbangda yang dipimpin Rizal Marsaoly, seperti saling melempar tanggung jawab, "sindirnya.

Menurutnya, catatan penting rapat tanggal 24 Februari 2023 di Bappelitbangda.

Anggaran pembangunan Pelabuhan Hiri, dibutuhkan tambahan Rp 10-15 Miliar.

Mengikuti gambar perencanaan awal pembangunan breakwater.

Setelah gambar dengan metode rekayasa, dari PUPR dan tim ahli dikritik habis oleh Pemuda Hiri.

"Kami mengkritik karena, gambar dan perencanaannya tidak sesuai kondisi lokasi pelabuhan."

"Dan sangat berpotensi membawa ancaman keselamatan warga, saat berlabuh maupun keluar dari pelabuhan."

"Melalui konfirmasi teman-teman Pemuda Hiri, kepada kadis PUPR beberapa waktu lalu."

"Bahwa PUPR sudah menghitung RAB tambahan, yang nilainya Rp 12 Miliar, "bebernya.

Namun masalahnya adalah, Tim TAPD Kota Ternate sejauh ini belum mengantongi.

Perencanaan dengan nilai proyek tersebut (konfirmasi dengan Sekda Kota Ternate).

"Pertanyaannya? alasan apa TAPD belum cover item pembangunan pelabuhan dari PUPR?."

"Jika bukan jalur koordinasi antar instansi, yang tidak terbangun secara baik."

"Ini menunjukkan bobroknya tata kelola birokrasi di Kota Ternate, "semprotnya.

Bahkah ia menyebut, pokok masalah ini semakin parah dan tidak jelas.

Ketika DPRD Kota Ternate belum menerima undangan untuk bersama TAPD.

Melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), pembahasan pembangunan Pelabuhan Hiri.

"Kami menilai secara sederhana, Bappelitbangda tidak melakukan langkah-langkah progres."

"Untuk memperjelaskan nasib proyek ini, banyak bicara saat pertemuan, tetapi kesannya Hasi se Furiki (berbohong), "tegasnya.

Kami atas nama Aliansi Masyarakat Pulau Hiri, membaca kelemahan utama berada di Political Will Wali Kota Ternate.

Seharusnya, Wali Kota Ternate sebagai kuasa pengguna anggaran, bersikap tegas mengenai ini.

"Apalagi Wali Kota sudah mengikat kesepakatan membangun, melalui MoU pada 1 Februari 2023 lalu."

Baca juga: Kader HMI Ternate Boikot Sekretariat Buntut Kekecewaan 4 Bulan Tak Dilantik

"Untuk rancangan dan kebutuhan anggaran pelabuhan, kami rasa sudah selesai, "ungkapnya.

Tentu kata Ardian, problemnya tersebut menujukan kelemahan Wali Kota Ternate melaksanakan Political Will.

"Ketidakseriusan ini juga berlaku untuk Wali Kota Ternate, orang Hiri butuh bukti bukan lagi janji, "tandasnya. (*)