Hutang DBH Sebesar Rp 300 Miliar Harus Tuntas, Sebelum Masa Jabatan Gubernur Maluku Utara Berakhir

Menurutnya, untuk penyaluran dengan nilai tersebut dibagikan, kepada 10 kabupaten dan kota berdasarkan besaran hutang.

"Bayarnya tidak sekaligus, tapi bayarnya per bulan, jadi bulan ini kita mulai bayar lagi."

"Mulai dari angka Rp 25 miliar, sampai Rp 125 miliar untuk kita selesaikan, "jelasnya.

Di mana total hutang sebesar Rp 300 miliar sekian, dan Pemprov Maluku Utara.

Sudah membayar sebesar Rp 70 miliar sekian, sehingga tersisa sebesar Rp 250 miliar.

Kemudian kalau pihaknya membayar Rp 125 miliar, maka hutang tersisa Rp 125 miliar.

"Sisa Rp 125 miliar itu, kemungkinannya akan kita dorong ke tahun berikutnya.".

"Jadi pemerintah kabupaten dan kota, harus memahami kondisi yang kita alami."

"Sehingga kesepakatannya, bayar sesuai kemampuan, seperti yang tadi kita sepakati, "katanya.

Dikesempatan yang sama, Kepala BPKAD Maluku Utra, Ahmad Purbaya menambahkan.

Htang DBH kabupaten dan kota, akan dibayar sesuai dengan sisa hutang.

"Nilai hutang yang jumlahnya besar adalah Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah, "jelasnya.

Dikatakan, hutang ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum ia memimpin BPKAD Maluku Utara.

Olehnya itu, hutang miliaran rupiah ini harus selesai, mengingat masa jabatan Gubernur Maluku Utara sebentar lagi berakhir.

"Persoalan ini sudah lama, hanya pada jaman saya baru menumpuk dan terbuka."

Baca juga: Hutang Pemprov Maluku Utara Tersisah Rp 368 Miliar, Sekprov: Belum Bisa Lunas dalam Waktu Dekat

"Dan memang harus dibuka, karena masa jabata. Pak Gubernur mau berakhir, "cetusnya.

Lanjutnya, pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan nilai Rp 25 miliar per bulan, dengan totalnya hutang Rp 125 miliar.

"Kami bayar secepatnya, dan pembayaran dimulai awal Agustus ini, "janjinya. (*)