Belum ada Kajian Tata Kelola Wilayah Pertambangan dì Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Terkait tata kelola pertambangan di Maluku Utara, Bappeda langsung berikan masukan ke kementerian investasi.

Masukan itu saat Rakor daerah dalam rangka Kajian Hilirisasi Investasi Stategis TA 2032 Pemprov Maluku Utara di Said Bella Hotel Ternate, Kamis (3/8/2023).

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bappeda Maluku Utara, Muhammad Ikhwan mengatakan.

pihaknya sangat berterimakasih kepada Kementerian Investasi, yang telah melakukan kejian tata kelola wilayah kawasan industri pertambangan di Maluku Utara.

"Selama ini pengkajian tersebut memang belum pernah sama sekali dilakukan khusus di Maluku Utara, "ucapnya.

Menurut Ikhwan, saat ini seperti adanya pertumbuhan , permukiman yang masif di daerah Lelilef.

"Maka dari itu langsung menimbulkan kawasan kumuh, dan pelayanan dasar di Lelilef juga belum tertata dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Atasi Stunting, BKKBN Malut Lakukan Audensi dengan Bupati Halmahera Timur untuk Eratkan Sinergitas

Lanjut dia, maka dari itu pihak Bappenas juga menyarankan area tata ruang tersebut harus segera ditata.

Dan bukan hanya dari sisi dalam, namun dari sisi luar juga harus ditata.

"Saran dari Bappenas ini juga, karena mereka juga sudah pernah turun langsung ke Lelilef, "jelasnya.

Dia menambahkan, sudah menjadi isu beser di Maluku Utara, dimana wilayah industri pertambangan Weda dan Pulau Obi.

Terjadi Shifing tenaga kerja dari petani dan nelayan, menjadi pekerja tambang.

"Namun tiba-tiba masaknya industri pertambangan di dua daerah ini."

"Sehingga tiba-tiba kedua kelompok itu langsung semua beralih sebagai pekerja tambang."

"Sehingga itu jika dilihat jangka panjang hal ini sangat menghawatirkan, "pungkasnya. (*)