Kepala Inspektorat Morotai Bicara Aturan Usai 88 Kades Diperiksa Polisi Terkait DD

TRIBUNTERMATE.COM, MOROTAI - Pada sosialisasi sadar hukum, yang dilaksanakan Kejari Pulau Morotai, Kamis kemarin.

Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P Soekidi menyinggung pemeriksaan 88 Kades, soal laporan anggaran Danan Desa (DD) 2023-2024.

Padahal para Kades tersebut baru setahun menjabat, dan pemeriksan tersebut membuat mereka kebingungan.

Alhasil, beberapa waktu kemarin, mereka bersua Kajari Pulau Morotai, Sobeng Suradal guna mencari solusi soal perihal tersebut.

Baca juga: Penjelasan Kajari Morotai Sobeng Suradal, Usai 88 Kades Diperiksa Polisi Terkait Pengelolaan DD

"Ada pemeriksaan dari Polres ya, tapi tidak ada koordinasi dari kita, kan itu wilayah kita dulu, "ucapnya di hadapan para kades.

Menurutnya, pemeriksaan seperti ini harus dikoordinasikan dengan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Meski demikian, para Kades tetap menghormati panggilan tersebut.

"Perintah tidak memperbolehkan tidak ada. Tapi yang jelas tidak ada aturan yang melarang."

"Hanya memang harus dipastikan pemanggilan itu sebetulnya untuk apa?."

"Karena sudah ada MoU, dan itu seharusnya APIP dulu yang bertindak, "tegasnya.

Ia pun meminta Polres Pulau Morotai, untuk memperjelas maksud dari pemeriksaan.

Baca juga: Baru Jabat Setahun, Para Kades di Morotai Bingung, Ada Surat Pemeriksaan Pengelolaan DD dari Polisi

"Kalau memang ada tindak pidananya, terkait kejadian apa, itu harus jelas begitu."

"Tapi kalau mau tetap manggil silahkan, terserah para Kades menyikapi seperti apa."

"Dan kalau menurut saya, datang pun untuk menghormati saja, "pungkasnya. (*)