Dinas PUPR Maluku Utara Rakor Bahas Tentang DAK Tahun 2023

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Dinas PUPR Maluku Utara, Senin (4/9/2023) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan 10 Dinas PUPR Kabupaten/Kota se Maluku Utara.

Rapat tersebut membahas tentang  Dana Alokasi Khusus  (DAK) tahun 2023, yang berlangsung di Sahid Bella Hotel Ternate.

Dalam Rakor ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Maluku Utara, Nurlela Muhammad.

Dalam kasempatan itu  Nurlela Muhammad mengatakan, sesuai UU nomor 1 tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan lDAK merupakan sumber pembiayaan pemerintah pusat terhadap daerah untuk kemajuan daerah.

“ UU menekankan sebagai penyelenggaran anggaran bersember dari DAK patut mematuhi semua mekanisme mulai dari pengelolaannya hingga pertanggungjawaban,” ucap dia, saat menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Utara di hadapat peserta rapat.

lebih lanjut, mantan istri Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba itu bahwa, Maluku Utara masih banyak pengelolaan anggaran yang bersumber dari anggaran DAK belum dikelola dengan baik.

Baca juga: Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia Survei RSU Sofifi

Hal itu disebabkan perencanaan pembangunan infrastruktur sering terlambat menyampaikan Rencana Anggaran dan Belanja Kegiatan atau program kerja yang relevan.

“Khusus pada DAK fisik jalan, perlu diingat bahwa pemerintah provinsi memiliki tanggungjawab untuk membangun infrastruktur jalan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk itu dengan dukungan DAK fisik yang bersumber dari APBN kita wajib memanfaatkan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Daud Ismail yang diwakili Sekretaris Dinas PUPR Maluku Utara, Iswan Idrus menyampaikan, Rakor digelar PUPR Maluku Utara bersama kabupaten/kota bertujuan untuk mengevaluasi dan memaksimalkan pengunaan terhadap pengunaan DAK tahun 2023, serta mengevaluasi sejauh mana capaiannya.

Ia mengatakan, salah satu catatan yang peling penting adalah bagimana agar koordinasi lintas kabupaten kota dengan pemerintah provinsi melalui anggaran DAK bisa berjalan dengan baik.

“Dengan pelaksanaan kegiatan rakor ini merupakan langkah positif guna dapat mengetahui apa saja kendala dilapangan dan bisa mendapatkan solusi,” kata Iswan, kepada forum rakor.

Iswan juga menyampaikan bahwa, Tahun ini pemerintah provinsi Maluku Utara melalui Dinas PU mendapatkan anggaran DAK fisik bidang jalan sebesar Rp 57.585.305.488.

“Harapan kami tahun ini realisasi anggaran dan capaian kerja fisik mencapai 100 persen ,” ujarnya.

Diketahui kegiatan Rakor antara pemerinrah provinsi melalui dinas PUPR dengan kabupaten dan kota bakal berlangsung selama 3 hari. Kegiatan itu juga dihadiri dari Kementerian PUPR. (*)