Tahun Ini Maluku Utara dapat Anggaran Desentralisasi Rp 10,67 Triliun

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Plt Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S Adam mengatakan.

Tahun 2023 melalui Desentralisasi, Maluku Utara diserahkan anggaran sebesar Rp 10,67 triliun.

Hal tersebut sampaikan Muhammad Sarmin S Adam, saat membuka kegiatan.

Monitoring Evaluasi dan Inventarisasi Tugas Pembantuan (TP) kabupaten/kota di Maluku Utara 2023.

Baca juga: BPK Maluku Utara Bersua Sekprov, Kepala SKPD dan Bendahara: Minta Taat Beradministrasi

Dikatakan, dari total anggaran tersebut dengan seperti DAU. Secara total, Maluku Utara dan kabupaten/kota diserahkan Rp 6,15 triliun.

Sementara DBH Rp 2,2 triliun, DAK fisik Rp 1,46 triliun, sementara Dana Desa Rp 834,5 miliar.

"Bahkan untuk tahun 2023 ini, Maluku Utara dilimpahkan sebagian urusan Pemerintah Pusat.

"Yang melalui Dekonsentrasi Rp 41,2 miliar, "ucapnya disela-sela sambutan, Selasa (6/9/2023).

Sedangkan khusus untuk Tugas Pembantuan, yang merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah.

Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

"Tahun ini melalui penugasan tersebut, Maluku Utara dialokasikan sebesar Rp 46,27 miliar, "ujarnya.

Menurutnya, setiap penyerahan, pelimpahan atau penugasan. Tentu saja wajib dilaksanakan secara baik.

Sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan, dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Diberi tugas untuk membina, mengawasi dan juga melaporkan seluruh pelaksanaannya di daerah.

Oleh karena itu, pihaknya selaku lembaga yang membantu Gubernur dalam hal koordinasi perencanaan.

Pengendalian dan evaluasi, perlu melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Inventarisasi TP.

"Sebagaimana dalam catatan kami, tugas pembantuan yang kita terima tahun 2023 senilai Rp 46,27 miliar tersebut."

"Dialokasikan melalui Satker pada 5 Perangkat Daerah lingkup Provinsi, dan 5 Satker pada 5 kabupaten/kota, "bebernya.

Sembari berharap, rapat Monitoring Evaluasi dan Inventarisasi TP berlangsung baik, sehingga dapat menghasilkan apa yang diharapkan.

"Menghasilkan pengeluaran yang diharapkan seperti pertama, teridentifikasinya program, kegiatan, yang dilaksanakan melalu TP secara lebih detail."

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sampaikan Sarmin & Adnan Berpeluang Besar Jadi Kadis Defenitif

"Kedua, bentuk kegiatan dan rincian pelaksanaan TP pada masing-masing Satker dan realisasinya."

"Ketiga, output yang akan dihasilkan dari setiap sumberdaya yang diarahkan."

"Dan Keempat, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta solusi yang diambil guna pemecahaanya, "pungkasnya. (*)