8 Bulan Guru Honorer Daerah Maluku Utara Belum Terima Gaji, Ruslan Kubais: Seperti Perbudakan Saja

"Karena kami sudah tak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, "jelasnya.

Sementara anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDI-P, Diane Sumendap menyuarakan hal serupa.

Di mana ia menegaskan, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba sebagai Kepala Daerah.

Secepatnya menuntaskan visi-misi Gubernur secara komprehensif, dan tak mengabaikan satu hal.

"Yang pertama, Gubernur harus memperhatikan sirkulasi keuangan daerah saat ini."

"Yang mana harus mengatur kesflo kita, sehingga jangan adanya pemenuhan disatu kas yang melimpah."

"Kemudian ada satu aspek penting yang harus diperhatikan, namun itu terabaikan, "tegasnya.

Seraya menginghatkan, gaji Honda merupakan catatan penting, apalagi diakhir periode.

Masih diperhadapkan dokumen KUA PPAS APBD Perubahan 2023, dan KUA PPAS APBD 2024.

Baca juga: DLH Maluku Utara Klaim Air Sungai Sagea Bisa Dikonsumsi, Sahril Taher: Pembohongan Publik

"Maka dari itu, saya mengimbau adalah berhenti kita berasumsi bilangan-bilangan yang terkesan imajiner."

"Dan marilah kita realistis dalam segala hal, agar supaya sistem keuangan ini berjalan normal."

"Demi kepentingan warga, bukan kepentingan warga yang dibalut dengan kepentingan kita, "pungkasnya. (*)