Jokowi Mengaku Punya Data Arah Partai Politik Jelang Pemilu 2024, Golkar hingga PDIP Sebut Itu Wajar

TRIBUNTERNATE.COM - Pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi sorotan.

Orang nomor satu di RI itu mengaku dirinya sudah memegang data intelijen terkait arah partai politik (parpol) jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Hal ini ia sampaikan di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu ia dapat dari aparat intelijen, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun TNI. 

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Pernyataan ini pun menuai respon dari sejumlah parpol, mulai dari PDIP hingga Partai Golkar.

Kata PDIP

Politikus PDI-P Masinton Pasaribu menganggap wajar Jokowi tahu mengenai hal tersebut. 

Sebab, kata Masinton, Jokowi sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan memiliki banyak instrumen untuk mendapatkan informasi tersebut. 

Instrumen-instrumen negara itu termausk lembaga-lembaga intelijen. 

"Tentu yang namanya Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan." 

"Baik itu ada BIN ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan dan lain-lain," kata Masinton, dikutip dari tayangan youTube KompasTV (17/9/2023). 

Sehingga, baginya adalah hal yang wajar jika seorang Presiden mengetahui mengenai informasi instansi atau kendaraan politik di bawahnya. 

"Ya tentu seluruh informasi kan disampaikan ke Presiden, ya tentu logis kalau presiden pasti tahu," ujarnya. 

Kata Partai Golkar

Senada dengan PDIP, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, juga menyebut wajar.

Airlangga menganggap hal itu wajar, sebab ia mengakui jika semua sudah dipahami berdasarkan data. 

Ia menegaskan 'sudah paham' dalam hal ini adalah soal masa depan. 

Baca juga: Menolak Kasih Duit Saat Dipalak, Siswi Kelas 2 SD di Gresik Ditusuk Kakak Kelasnya hingga Buta

Baca juga: 8 Hal yang Harus Diperhatikan Saat Daftar CPNS 2023: Ada Blacklist bagi yang Pernah Undur Diri

Baca juga: Mengenal Sistem Penilaian dan Passing Grade Tes SKD CPNS 2023 Materi TIU, TWK, dan TKP

"Ya semua sudah berdasarkan data semua sudah paham."

"Paham masa depan, saya selalu bicara masa depan," ujar Airlangga di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (16/9/2023).

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan juga sependapat yakni berbicara mengenai masa depan terkhusus bagi Koalisi Indonesia Maju.

"Itu masa depan bersama kita," ucapnya.

Bendahara Nasdem, Ahmad Sahroni, juga menilai seorang presiden bisa mengantongi data dari intelijen adalah hal yang biasa dan bahkan sudah pasti. 

Sahroni sendiri menilai pernyataan Jokowi memiliki maksud agar masyarakat tak salah memilih pemimpin untuk Indonesia ke depan. 

"Bahwa Presiden memiliki data akurat laporan dari intelijen, itu pasti, tapi data yang dimiliki Presiden adalah ruang lingkup keinginan yang mungkin data intelijen tidak sesuai, mungkin saja datanya benar tapi pelaku di lapangan berbeda."

"Tapi ini langkah baik Presiden karena selalu ia mengatakan, jangan salah pilih untuk memilih pemimimpin ke depannya," katanya, dikutip dari YouTube KompasTV, Minggu (17/9/2023). 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Akui Pegang Data Intelijen Soal Arah Parpol, Ini Kata PDIP, Golkar, hingga Nasdem