DPRD Maluku Utara Desak Abdul Ghani Kasuba Seriusi Masalah Pencemaran Lingkungan: Ini Darurat

Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur Maluku Utara dapat menindaklanjuti.

"Tujuannya supaya dampak terjadinya pencamaran lingkungan di Sungai Sagea dapat diselesaikan."

"Minimal para pihak tambang yang ada di aera itu, dapat bertanggung jawab, "jelas Rusihan.

Timpal Rusihan lagi, bukan berarti langsung menyimpulkan bahwa.

Dampak pencemaran Sungai Sagea itu bukan akibat dari aktifitas pertambangan.

"Sementara aktifitas pertambangan dilingkar Sungai Sagea, itu ada tiga IUP dan satu Industri."

"Di mana ada dugaan pembukaan jalan sekitar lima kilo, yang diduga sebabkan pencemaran Sungai Sagea, "ungkapnya.

Selain itu, Rusihan juga menambahkan, bahwa pada beberapa waktu lalu.

Warga Desa Buli, Halmahera Timur bersua Komisi III, guna membahas izin PT Priven Lestari.

Yang mana warga menyampaikan penolakan, atas aktifitas perusahaan tambang itu.

"Soal Gunung Wato-Wato ini, akibat dari izin yang dikeluarkan Kepala Daerah pendahulu."

"Tanpa mempertimbangkan aspek hidup warga setempat kedepan, "jelasnya.

Oleh karena itu, katanya, persoalan ini juga perlu dipertimbangkan Pemprov Maluku Utara.

Maka pihaknya meminta Gubernur Maluku Utara, untuk dapat menindaklanjutinya.

"Agar supaya disisa waktu jabatan beberapa bulan ini, warga tidak merasakan akibat dari dampak lingkungan."