4 Fakta Rumah Dinas Syahrul Yasin Limpo Digeledah KPK, Diduga Ada 3 Klaster Korupsi di Kementan RI
Menurut Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, Syahrul Yasin Limpo tidak mengetahui adanya penggeledahan oleh KPK di rumah dinasnya ini.
Pintu gerbang nampak langsung ditutup ketika mobil tersebut masuk ke halaman rumah tersebut.
Namun, nampak sejumlah orang mengeluarkan suatu benda yang diduga mesin penghitung uang dari bagian bagasi mobil.
Benda yang diduga mesin penghitung uang itu mempunyai bentuk persegi panjang seperti box berwarna putih dibopong dua orang dan akhirnya dibawa masuk ke dalam rumah.
Hingga kini, proses penggeledahan masih terus dilakukan oleh petugas KPK.
Adapun penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang sudah diselidiki KPK sejak Juni 2023 lalu.
Bahkan, SYL pun telah dimintai klarifikasi oleh KPK pada 19 Juni 2023 lalu.
Pada saat itu, dia diperiksa oleh KPK selama 3,5 jam dan memilih bungkam ketika ditanya wartawan setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK.
Lalu bagaimana perjalanan kasus ini berawal? Berikut rangkumannya dikutip dari berbagai sumber.
Berawal dari Laporan Masyarakat
Pada 14 Juni 2023, Ali mengungkapkan dugaan korupsi di Kementan ini berawal dari laporan masyarakat.
Ali mengungkapkan usai adanya laporan masyarakat tersebut, lembaga anti rasuah itu pun melakukan penyelidikan untuk menemukan bukti awal.
"Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," katanya.
Lalu, berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan korupsi itu terkait penerimaan gratifikasi, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, hingga pemerasan di lingkungan Kementan.
Mentan SYL Diperiksa

Kemudian, pada 19 Juni 2023, SYL pun diperiksa oleh KPK selama 3,5 jam.
Inspektorat dan BPBJ Maluku Utara Bahas Rencana Aksi SPI KPK 2025 |
![]() |
---|
KPK Tanggapi Penggeledahan Kantor Disperindag Maluku Utara oleh Kejaksaan |
![]() |
---|
Belajar dari Bali, Gubernur Malut Sherly Laos Target Terapkan Sistem Pemerintahan Digital |
![]() |
---|
Pemkot Ternate Diisyaratkan Segera Selesaikan Aset Daerah yang Belum Tersertifikasi |
![]() |
---|
BPBJ Maluku Utara Didorong Percepat Proses Lelang Proyek Strategis 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.