Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

BPBJ Maluku Utara Didorong Percepat Proses Lelang Proyek Strategis 2025

"Karena ini menyangkut paket-paket strategis, KPK saran agar kami mencari metode lelang tercepat, "kata Plt Kepala BPBJ Maluku Utara Hairil Hi Hukum

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Sansul Sardi
PROYEK: Plt Kepala BPBJ Maluku Utara Hairil Hi Hukum saat diwawancarai Tribunternate.com, Rabu (18/6/2025) 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Sekarang ini, emerintah provinsi (Pemprov) Maluku Utara tengah berpacu dengan waktu.

Memasuki pertengahan tahun, sorotan terhadap progres pelelangan proyek-proyek strategis mulai mengemuka.

Menurut Plt Kepala BPBJ Maluku Utara Hairil Hi Hukum, pihaknya mendapat dorongan langsung dari KPK untuk percepat proses lelang.

Di mana imbauan KPK tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek strategis, yang akan digarap pada tahun anggaran (T.A) 2025.

Baca juga: Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan, RSUD Chasan Boisoirie Maluku Utara Gelar FKP

"Karena ini menyangkut paket-paket strategis, KPK menyarankan agar kami mencari metode paling cepat."

PROYEK: Plt Kepala BPBJ Maluku Utara Hairil Hi Hukum saat diwawancarai Tribunternate.com, Rabu (18/6/2025)
PROYEK: Plt Kepala BPBJ Maluku Utara Hairil Hi Hukum saat diwawancarai Tribunternate.com, Rabu (18/6/2025) (Tribunternate.com/Sansul Sardi)

"Apakah lewat swakelola, e-purchasing atau tender terbuka, "jelas Hairil Hi Hukum, Rabu (18/6/2025).

KPK bahkan memberikan opsi agar proyek-proyek yang memungkinkan bisa dikerjakan melalui skema swakelola, untuk menghindari keterlambatan implementasi.

"Pak Haris dari KPK bilang kalau memang bisa diswakelolakan, itu tidak masalah."

"Yang penting tidak melanggar aturan dan pekerjaan cepat terlaksana, "papar Hairil Hi Hukum.

Hairil juga menyampaikan, hingga 18 Juni 2025, BPBJ baru memproses 33 paket pekerjaan.

Sebagian besar merupakan proyek perencanaan dan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan pembangunan RSJ.

Serta pekerjaan fisik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

"Masih banyak OPD yang belum memasukkan dokumen lelang. Kami imbau agar segera dipercepat, 

"Akan tetapi saalah satu kendala utama adalah waktu yang semakin sempit, "bebernya.

Hairil menjelaskan, jika suatu proyek melewati pra-kualifikasi, maka proses lelangnya bisa memakan waktu hingga 40 hari.

Halaman
12
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved