Plt Kepala BPKAD Halmahera Selatan Tegaskan Pencairan Seluruh Proyek Tanggap Darurat Sesuai Prosedur

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan Farid Husen buka suara soal pencaiaran sejumlah proyek tanggap darurat yang melekat di BPBD.

Sebelumnya, sejumlah paket proyek tersebut disoal lantaran ada dugaan kong kalikong untuk pencaiaran, meski pekerjaan belum tuntas dikerjakan.

Farid menegaskan proses pencairan seluruh pekerjaan fisik yang melekat di setiap oraganisasi perangkat daerah (OPD) termasuk BPBD, sudah sesuai prosedur.

"Setiap pencairan di keuangan (BPKAD) itu, sepanjang sudah ada SPP, SPM, berita acara pembayaran dan SPTJM, itu sudah cukup untuk diproses," ujarnya, Senin (20/11/2023).

Ia mengatakan, setiap progres pekerjaan fisik yang dikerjakan setiap OPD dan rekanan, BPKAD tidak memantau langsung di lapangan.

Sebab, pihaknya hanya bertanggungjawan untuk memproses pencairan anggaran jika secara adaminstrasi sudah terpenuhi.

Farid juga membantah adanya dugaan kong kali kong antara BPKD Halmahera Selatan dengan OPD teknis untuk mencairkan anggaran yang dimaksud.

"Jadi tidak ada itu lobi-lobi, semua prosesnya sesuai prosedur. Kecuali tidak ada SPP dan SPM kemudian tiba-tiba cair (anggaran)," pungkasnya.

Baca juga: Tak Mau Ada Pungli di Lingkungan Pemkab Halmahera Selatan, Bassam Ancam Copot Pejabat

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Halmahera Selatan Suleman Hajiji mengatakan pencairan sejumlah paket proyek yang disoal itu, dibayar sesuai dengan progres pekerjaan.

"Jadi misalnya pekerjaan talut baru dikerjakan 200 meter, kemudian sisahnya belum, ya dibayarkan sesuai progresnya," ucapnya.

Adapun paket proyek tanggap darurat yang disoal adalah normalisasi sungai di Desa Sawadai, normalisasi dan pemasangan bronjong di Desa Panambuang serta pembangunan talut penahan ombak di Desa Posi-Posi dan Gumira.

Seuleman menegaskan, beberapa dari pekerjaan fisik tersebut sudah tuntas dilaksanakan. Sisahnya, masih dalam pengerjaan.

"Kalau ada yang bilang pekerjaan belum cair lalu bayar 50 persen, itu tidak benar. Kita membayar sesuai progres pekerjaan," tutupnya. (*)