Salah Perhitungan, Akademisi Soroti Keuangan Pemprov Maluku Utara Tahun 2023

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Akademisi dan pengajar Universitas Khairun Ternate, Muammil Sunan menyikapi adanya masalah keuangan di akhir tahun 2023 Pemprov Maluku Utara, diakibatkan salah perhitungan belanja di APBD 2023.

"Jika kesalahan dalam perhitungan belanja yang mana nilainya terlalu besar dibandingkan pendapatan maka tentunya defisit APBD nilainya menjadi besar," ucap dia, Rabu (3/1/2024).

Lanjutnya, kalaupun hutang di tahun 2023 dibebankan pada APBD induk 2024 maka seharusnya pos belanja mengalami pengurangan nilai lumayan besar, baik belanja langsung maupun belanja tdk lngsung.

"Apalagi dengan nilai APBD 2024 berkisar lebih dari Rp 3 triliun, maka Pemprov perlu lebih teliti dalam perhitungan di pos belanja, termasuk kebutuhan belanja DPRD," jelasnya.

Baca juga: Plt Gubernur Maluku Utara Janji Bayar TPP Tepat Waktu

" Di sisi lain, Pemprov juga harus mampu mendorong peningkatan PAD," sambungnya.

Selain itu, dengan digesernya pembayaran hutang tahun 2023 ke APBD 2024 maka manajemen keuangan Pemprov harus lebih fokus pada pengelolaan sumber-sumber potensial yang mendorong PAD.

"Sehingga belanja pemerintah tidak macet akibat pembayaran hutang yang terlalu besar nilainya," katanya.

Ia menambahkan, Plt. Gubernur dan TAPD beserta tim banggar DPRD harusnya lebih fokus pada pembahasan pos belanja yang lebih menjadi prioritas dalam membiayai kegiatan prioritas pembangunan serta menggali sumber-sumber potensi PAD secara optimal.(*)