Seluruh Bendahara Pengeluaran OPD di Morotai Akan Ikut Bimtek Aplikasi SIPD RI

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Plt Sekda Pemkab Pulau Morotai, Suriani Antarani mengatakan, tahun 2024 ini, Pemerintah Daerah merencanakan penganggaran Keuangan Daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI, sebagai pengganti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Olehnya itu, untuk memaksimalkan pengelolaan sistem tersebut, para Bendahara Pengeluaran semua OPD.

Akan diberikan Bimbingan teknis (Bimtek), dengan tujuan bisa mengelola aplikasi yang dimaksud.

"Sistem ini beda dengan yang lain, karena ini baru, dan untuk kelancaran pengelolaan keuangan dan pelaporan."

Baca juga: Ratusan PNS Lingkup Pemkab Morotai Terlantar di Depan Kantor Bupati, Kenapa?

"Maka kita akan lakukan Bimtek, dijadwalkan setelah Pemilu 2024. Peruntukannya untuk Bendahara pengeluaran seluruh OPD."

"Untuk Bendahara Barang itu, nanti Bimtek-nya tersendiri, "katanya saat diwawancarai, Senin (12/2/2024).

Menurutnya, SIPD RI dapat mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Melalui pengintegrasian keuangan yang baik di tahun anggaran 2024.

Tidak hanya itu, SIPD RI merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari Pemerintah Daerah secara Nasional dan real time.

Bahkan diakuinya, di dalam SIPD RI juga memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem keuangan.

"Dalam pengelolaan sistem ini Bendahara harus punya pengetahuan, harus punya SDM."

"Sehingga kita harus menyiapkan melalui Bimtek, agar kedepan mereka sudah paham dan bisa melakukan pelaporan yang baik.

"Karena tujuan kita mereka harus bisa memahami aplikasi ini,"timpalnya.

Diakuinya, melalui SIPD RI, setiap kabupaten/kota terkoneksi dengan Kemendagri di Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Pusat Masih Blokir DBH Morotai Rp 57 Miliar, Pj Bupati : APBD Kita Sudah Jalan

Sehingga Pemkab Pulau Morotai akan menggunakan aplikasi itu, sebagai bagian dari inovasi.

Untuk tata kelola Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan.

"Kita akan mengundang Kemendagri sebagai pemateri, untuk melaksanakan Bimtek, "pungkasnya mengakhiri. (*)