BPJS Kesehatan Terus Optimalisasikan Layanan Skrining Kesehatan Bagi Petugas KPPS

TRIBUNTERNATE.COM– Dalam pelaksanaan  Pemilu dan Pilkada, BPJS Kesehatan berkomitmen menjamin seluruh petugas KPPS di Provinsi Maluku Utara.

Dalam mencapai target tersebut, BPJS Kesehatan menggandeng Bawaslu dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada hari Selasa (06/02).

Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sofyan mengatakan melihat dari pengalaman pelaksanaan Pemilu serentak sebelumnya yang hingga memakan korban jiwa, menjadi salah satu prioritas mereka untuk dapat menjamin kesehatan para petugas KPPS.

“Itu jadi sangat penting untuk KPU dan Bawaslu bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan seluruh petugas KPPS yang ada di Maluku Utara. Hingga saat ini, jumlah petugas KPPS Provinsi Maluku Utara terdaftar sudah mencapai 700 petugas lebih, namun baru hanya sekitar lebih dari 100 petugas  yang sudah skrining kesehatan,” ujar Sofyan.

Kegiatan skrining kesehatan tersebut merupakan salah satu persyaratan yang diajukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka penjaminan kesehatan untuk para petugas KPPS.

Skrining riwayat kesehatan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi risiko penyakit yang kemungkinan diderita oleh para petugas KPPS.

Baca juga: BPJS Kesehatan Jamin Pengobatan Petugas KPPS di Maluku Utara

Seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan penyakit ginjal.

Dimana dari hasil skrining tersebut dapat segera dilakukan tindakan pencegahan dan/atau penanganan agar tidak menghambat kinerja dari petugas KPPS atau bahkan hingga menyebabkan korban jiwa.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ternate, Hawa A. Hamzah mengatakan bahwa kegiatan skrining tersebut merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan dalam menghadapi pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak.

Menurutnya, selain masih terdapat petugas KPPS yang belum melaksanakan kegiatan skrining kesehatan, masih juga terdapat petugas KPPS yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau status kepesertaannya tidak aktif.

Hawa menambahkan, sudah lebih dari 90 persen petugas KPPS di Maluku Utara yang terdaftar sebagai peserta aktif, namun dinas kesehatan akan terus berupaya agar seluruh petugas KPPS dapat terdaftar semua.

"Saya yang mewakili Dinkes Provinsi menyatakan bahwa Dinkes siap menjamin seluruh anggota petugas KPPS dengan mendaftarkan petugas tersebut kedalam segmen kepesertaan PBI APBD, hingga saat ini kami terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan KPU serta Bawaslu untuk memastikan bahwa seluruh petugas KPPS dapat didaftarkan sebagai peserta aktif sebelum pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak tersebut,” ujar Hawa.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Ivan Ravian mengatakan bahwa koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Dinkes Provinsi, KPU serta Bawaslu terus dilakukan dalam rangka menjamin seluruh petugas KPPS yang terdaftar di Maluku Utara.

Hal tersebut merupakan komitmen BPJS Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemilu yang aman.

“Koordinasi terus dilakukan terkait dengan pendaftaran kepesertaan, skrining kesehatan serta penjaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh petugas KPPS, seperti menyediakan data realtime terkait jumlah petugas KPPS yang sudah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan agar Bawaslu dapat memantau langsung perkembangan tersebut. Selain itu bekerja sama dengan Dinkes, kami akan menyiapkan posko pelayanan kesehatan di beberapa faslitas kesehatan seperti puskesmas saat pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak dimana petugas kesehatan dapat segera bertindak apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan,” kata Ivan.

Dirinya berharap dalam yang waktu singkat ini, koordinasi dan komunikasi dengan Dinkes dan Bawaslu dapat meningkatkan jumlah skrining kesehatan para petugas KPPS serta pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak tersebut dapat berjalan dengan aman. (*)