Eks Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Adalah Perpanjangan Tangan Abdul Ghani Kasuba Soal Izin Tambang

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Sidang kedua kasus dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani Kasuba (AGK) digelar, Rabu (13/3/2024).

Pada sidang kali ini, Pengadilan Negeri Ternate menghadirkan empat pejabat Pemprov Maluku Utara sebagai saksi.

Mereka adalah Sekprov Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir; Kepala Dinas ESDM, Maluku Utara Suryanto Andili.

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, M Sukur Lila dan Kepala Dinas DPMPSTP Maluku Utara, Bambang Hermawan.

Baca juga: Penjelasan Bawaslu Halmahera Timur Malut Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi Oknum PPK di 4 TPS

Empat saksi ini dihadirkan untuk terdakwa Stevi Thomas, pihak swasta yang diduga menyuap Abdul Ghani Kasuba.

Sidang dengan dua agenda, yakni pemeriksaan saksi untuk terdakwa Stevi Thomas dan eks Kepala Dinas Perkim Adnan Hasanuddin.

Sementara agenda pembacaan keberatan atau eksepsi dengan terdakwa Kristian Wuisan dan eks Kepala Dinas PUPR Daud Ismail.

Sidang dipimpin Hakim Ketua, Rommel Franciskus Tampubolon, didampingi Haryanta, Kadar Noh dan Jako sebagai hakim anggota.

Pada pemeriksaan saksi ini, nama mantan Katua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif mencuat.

Nama Muhaimin Syarif disebutkan oleh Samsuddin Kadir, setelah dihadirkan sebagai saksi.

Diakui, ia tidak menerima informasi langsung dari Gubernur, terkait pengangkatan Muhaimin sebagai staf khusus Gubernur.

Samsuddin juga tidak pernah melihat Surat Keputusan (SK), atas jabatan tersebut.

"Informasi itu saya tidak dengar langsung dari Gubernur, tapi ada yang menyampaikan ke saya."

"Sepengetahuan saya, yang bersangkutan juga tidak pernah dilantik sebagai Stafsus, "bebernya.

Samsuddin juga tidak menampik pertanyaan JPU bahwa, Muhaimin Syarif adalah perpanjangan tangan Gubernur terkait perizinan pertambangan.