Gegara Hal Ini, Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati Halmahera Selatan Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Puluhan mahasiswa di Halmahera Selatan, Maluku Utara gelar aksi unjuk rasa terkait keputusan PHK terhadap tiga buruh di PT Wanatiara Persada (WP), Senin (13/5/2024).

Aksi bela buruh ini berlangsung di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jl Karet Putih, Kecamatan Bacan Selatan sekitar pukul 11.06 WIT.

Massa yang menggunakan mobil pick up dilengkapi pengeras suara itu, tampak gantian berorasi.

Dalam kesempatan ini, mahasiswa mendesak Pemerintah Daerah agar mengambil langkah atas keputusan PHK karena dinilai sepihak.

Baca juga: Jabatannya Berakhir 22 Mei 2024, Pj Bupati Morotai Maluku Utara Sampaikan Ini Saat Apel

Menurut mereka, PHK tiga buruh yang merupakan pengurus serikat pekerja Front Nasional Buruh Indonesia (FNPBI) melangkahi aturan.

Di samping itu, PHK yang dilakukan PT WP selaku perusahaan penambangan dan pengolahan bijih nikel di Pulau Obi, menyangkut dengan penyampaian aspirasi pada peringatan hari buruh internasional atau May Day.

"Mereka yang di PHK, ini memperjuangkan hak-hak buruh saat May Day, tapi mereka di PHK. Oleh sebab itu, pemerintah harus ambil langkah tegas kepa PT Wanatiara," ujar Korlap Aski, Halija.

Selain itu, mahasiswa juga meminta Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba mencopot Noce Totononu dari jabatan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker).

Noce dinilai tidak mampu menyelesaikan problem buruh, salah satunya adalah tiga buruh di PT WP yang di PHK gegara memperingati May Day.

"Kadisnaker (Noce Totononu) bahkan menyetujui kalau keberadaan serikat pekerja tak boleh di perusahaan. Kami juga meminta PT WP mencabut kembali surat keputusan PHK itu," tegas orator lainnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba mengaku belum menerima informasi detail menyangkut PHK terhadap tiga buruh dimaksud.

Meski begitu, dia menyebut bakal memanggil para pejabat di Disnaker untuk mengkaji satu persatu masalah pemutusan hubungan kerja atau PHK ketiga buruh tersebut.

"Saya belum dapat informasi clear dari Disnaker maupun pihak terkait (PT WP) terkait PHK ini. Tapi kami akan agendakan memilah poin-poin yang jadi masalah," kata Bassam saat menemui massa aksi.

Bassam menjelaskan penerimaan karyawan maupun keputusan PHK, merupakan kewenangan penuh pihak perusahaan, bukan pemerintah daerah.

Tetapi, pemerintah akan tetap mengawal jika keputusan PHK terhadap tenaga kerja lokal melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

"Kita akan ikut mengawal sampai masalah ini bisa selesai kalau ada ketentuan atau aturan-aturan yang dilanggar," tandasnya.

PT Wanatiara Persada (WP), perusahaan pertambangan serta pengolahan dan pemurnian bijih nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan melakukan PHK kepada tiga karyawannya.

Ketiga karyawan tersebut adalah Sardi Alham Hongi, Eko Sanangka dan La Endang Lahata. Kebijakan PHK ini buntut dari aksi unjuk rasa pada peringatan hari buruh internsional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2024.

Sardi Alham diketahui merupakan Ketua Serikat Buruh Tempat Kerja (SBTK) Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI)  di PT WP. Sementara Eko Sanangka dan La Endang adalah anggota FNPBI.

Baca juga: Jabatannya Berakhir 22 Mei 2024, Pj Bupati Morotai Maluku Utara Sampaikan Ini Saat Apel

Pihak PT WP mengklaim PHK ini tidak ada hubungannya dengan aksi May Day. Ketiga karyawan itu disebut melakukan pelanggaran dalam kerja dan telah ditegur secara lisan maupub tertulis.

"Manajemen sebelumnya telah memberikan pembinaan dan tegurun secara lisan maupun tertulis."

"Sehingga PHK yang dilakukan itu tidak ada kaitan dengan May Day dan murni atas dasar pelanggaran yang dilakukan ketiga karyawan, "jelas Manajer HRD PT WP, Abdul Gani, Rabu (8/5/2024). (*)