Masuk Triwulan II, Pemprov Maluku Utara Belum Bayar Utang ke Kontraktor, Nilainya Rp 1.3 Triliun

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI- Sudah memasuki pertengahan triwulan II tahun anggaran 2024, namun Pemprov Maluku Utara belum juga membayar  utang pihak ketiga sebesar Rp 1,3 triliun.

Menanggapi hal tersebut, anggota Banggar DPRD Maluku Utara, Jainal Samad menegaskan, seharusnya saat ini utang pihak ketiga sudah mulai direalisasikan, karena ini sudah masuk pertengahan triwulan II APBD induk tahun 2024.

"Ini kami (Banggar) nilai sudah terlalu lama proses realisasi pembayaran, apalagi sudah mau dekat dengan pembahasan pengusulan APBD perubahan tahun 2024," ucap dia, Kamis (16/5/2024).

Menurut mantan advokat senior Maluku Utara, semua permintaan dokumen utang ini sudah masuk ke pihak BPKAD, namun terjadi keterlambatan dikarenakan Plt Kepala BPKAD sementara ini lagi mau berangkat haji.

Baca juga: BREAKING NEWS: Daud Ismail Divonis 2 Tahun 10 Bulan Bui, Kasus Mantan Gubernur Maluku Utara

Sehingga ini yang menjadi persoalan dan bukan hanya utang pihak ketiga yang tak terealisasi tetapi juga berdampak ke tunggakan gaji guru honorer yang tak kunjung dibayarkan.

"Hal ini bagi kami akan sangat berdampak ke pembahasan APBD perubahan nanti, karena tidak ada satupun program di APBD induk yang berjalan seperti membayar utang yang ada," ujarnya.

Lanjut Jainal, bahkan dalam paripurna Rabu kemarin pihaknya telah mendes ke Plh Gubernur Samsuddin A Kadir untuk segera persoalan tersebut.

"Harapan kami ke Plh Gubernur itu agar segera menyelesaikan kewajiban Pemprov Maluku Utara ke pihak ketiga dan tunggakan gaji guru honorer, tenaga nakes dan TPP ASN dari Maret-Mei ini,"pungkasnya.(*)