Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Hawatir Tapera Dikorupsi, Agus Sunaryanto: Tidak Menjamin Mereka Dapat Rumah Juga

Hal ini karena Tapera dikhawatirkan bakal menjadi lumbung korupsi, layaknya yang terjadi di dua perusahaan asuransi yaitu Asabri dan Jiwasaraya

Dok BLU PPDPP/Dok KOMPAS.com/IRFAN KAMIL
Ilustrasi. Tapera dikhawatirkan sejumlah pihak menjadi ladang korupsi baru, serta tidak menjamin para pekerja akan mendapatkan rumah nantinya/Agus Sunaryanto (kanan)/Dok BLU PPDPP/Dok KOMPAS.com/IRFAN KAMIL. 

TRIBUNTERNATE.COM - Rupanya Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tetap dijalankan pemerintah, meski protes terus disampaikan oleh pengusaha maupun pekerja.

Hal ini karena Tapera dikhawatirkan bakal menjadi lumbung korupsi, layaknya yang terjadi di dua perusahaan asuransi berpelat merah yaitu Asabri dan Jiwasaraya.

Di mana dana yang dimiliki dua perusahaan asuransi tersebut berasal dari dana publik yang dikumpulkan.

Dikutip dari Tribunnews.com, hekhawatiran ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron.

"Jangan sampai kasus-kasus proyek seperti sebelumnya, kita ingat, Jiwasraya, dana pensiun Asabri, Taspen yang semuanya itu juga sbeagai bagian dana publik," kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (30/5/2024).

Herman pun mengusulkan agar ada transparansi dari pemerintah terkait pengelolaan dana publik dalam Tapera.

Hal ini, kata Herman, agar kasus korupsi triliunan di Asabri dan Jiwasraya tidak terjadi di program Tapera.

"Oleh karenanya juga harus dicairkan bagaimana pengumpulan dana publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan kapabel," jelas Herman.

Hal senada disampaikan Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, yang juga mengkhawatirkan dana publik yang terkumpul dalam Tapera turut dikorupsi.

Agus mengatakan uang iuran tersebut begitu berpotensi untuk diselewengkan, karena bakal mengendap dalam jangka waktu yang lama.

Sehingga, kata Agus, sangat sulit untuk melakukan pemonitoran secara berkala, dan Tapera dikhawatirkan akan benar-benar dikorupsi.

"Kalau melihat tren-tren ya kasus asuransi banyak yang bermasalah, kayak Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain,"

"Pada akhirnya pemerintah juga tidak bisa menalangi. Ketika itu dikorupsi pada akhirnya masyarakat lagi yang menanggung," katanya di Kantor YLBHI, Jakarta dikutip dari artikel Tribunnews.com, Senin (3/6/2024).

Selain itu, Agus juga menganggap iuran Tapera yang cuma diambil tiga persen dari gaji pekerja, tidak menjamin membuat mereka mendapatkan rumah nanti.

Ditambah, kata Agus, masih ada pengaruh inflasi dan perubahan harga-harga yang fluktuatif, membuat masyarakat pun pesimis atas program ini.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved