Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Berita Populer

3 Populer Maluku Utara Hari Ini: Polda Surati KPK - Temuan BPK ke Pemprov Malut Ditelusuri 

Satu di antaranya perihal perkembangan penyidikan dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Pulau Taliabu. 

Kolase Tribun Ternate
Kabid Humas Polda Malut dan Penjabat Gubernur Maluku Utara 

Berita lebih lengkapnya bisa dibaca DI SINI

2. Ini Tujuan Inspektorat Audit Keuangan Pemprov Maluku Utara

Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir.
Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir. (Sansul Sardi/TribunTernate.com)

Inspektorat Maluku Utara sedang mengaudit  sejumlah OPD lingkup Pemprov Malut dengan tujuan memperbaiki sejumlah permasalahan yang terjadi beberapa bulan terakhir.

Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin A Kadir mengatakan hal itu saat ditemui di Sofifi, Senin (3/6/2024).

"Ini bukan hanya karena di masa kepemimpinan mantan Plt gubernur kemarin, tetapi secara keseluruhan," ucap Samsuddin A Kadir.

Hasil audit itu selanjutnya akan dilakukan kembali pemeriksan dari pusat oleh Irjen dan BPK.

Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali mengakui bahwa pihaknya sedang audit dengan tujuan tertentu ke semua OPD lingkup Pemprov.

Audit juga menyasar beberapa kegiatan sebelumnya merupakan perintah mantan Plh Sekprov dan beberapa kinerja Plh pimpinan OPD di masa jabatan mantan Plt Gubernur Ali Yasin.

Hal tersebut dilakukan, lanjut Nirwan, agar jangan sampai ada beberapa kebijakan yang dilakukan tidak sesuai, sehingga harus ditertibkan. (Sansul Sardi)

Berita lebih lengkapnya bisa di baca DI SINI

3. Temuan BPK ke Pemprov Maluku Utara Tahun 2023 Ditelusuri

Kantor Gubernur Maluku Utara.
Kantor Gubernur Maluku Utara. (Tribunternate.com/ Sansul Sardi)

DPRD Maluku Utara membentuk tim panja untuk menelusuri temuan LHP BPK atas pengelolaan anggaran tahun 2023 di lingkup Pemprov Maluku Utara.

Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud mengatakan, dari hasil LHP BPK tahun 2023 ke Pemprov Maluku Utara ditemukan anggaran Rp 100 miliar di sejumlah OPD yang perlu ditelusuri.

Temuan itu karena ada tumpak tindak dalam pengelolaan anggaran satu tahun itu. 

"Sehingga OPD-OPD ini harus dipanggil untuk bisa meyakinkan dari Rp 100 miliar temuan itu, berapa saja bisa dipertanggungjawabkan," ucap dia.

Menurut politisi PDI-P Maluku Utara ini, panja akan bekerja selama 12 hari ke depan.

"Kita berharap anggota panja serius bekerja melakukan penelusuran," ujarnya. (sansul sardi)

Berita lebih lengkapnya bisa dibaca DI SINI
 

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved