Pj Gubernur Maluku Utara Hadiri Rakor Antisipasi Darurat Pangan Dinas Pertanian

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Dalam upaya menghadapi darurat pangan akibat El Nino, Dinas Pertanian Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antisipasi Darurat Pangan Tahun 2024, yang dihadiri Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A Kadir di ruang rapat lantai empat Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Rabu (17/7/2024).

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Samsuddin A Kadir menekankan bahwa, sektor pertanian merupakan sektor yang mencakup berbagai kepentingan yang luas dan multifungsi, salah satu produk utama sektor pertanian adalah beras.

"Mempertimbangkan posisi strategis beras dalam pembangunan nasional Indonesia dan paradigma sektor pertanian ke depan."

"Pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional dan mengoptimalkan produksi serta kemampuan para petani, "ujar Samsuddin.

Baca juga: Warning Kapolsek Maba Selatan Halmahera Timur Maluku Utara: Jangan Miras di Fasilitas Publik

Merujuk pada Surat Edaran Kepala BMKG RI tanggal 24 Mei 2024, yang merekomendasikan kesiapsiagaan beberapa daerah yang diprediksi akan mengalami kekeringan.

"Hal ini mengharuskan kita segera melakukan langkah-langkah persiapan untuk mengantisipasi dampaknya, khususnya di sektor pertanian, "jelasnya.

Dikatakan, dalam menghadapi perubahan iklim, peran pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam kegiatan adaptasi yang memerlukan investasi tinggi.

Kegiatan adaptasi tersebut antara lain pengembangan dan percepatan adopsi teknologi usaha tani yang lebih produktif dan adaptif terhadap perubahan iklim serta penyediaan infrastruktur pertanian yang efektif.

Program dan kebijakan untuk mengurangi kerentanan dan dampak perubahan iklim meliputi pengembangan sistem komunikasi, pengembangan kelembagaan petani, perakitan dan pengembangan model Sistem Usaha Tani Terpadu dan inovasi teknologi adaptif, penyesuaian dan pengembangan infrastruktur pertanian, pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, serta perlindungan dan bantuan bagi petani.

"Tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim sektor pertanian adalah kesenjangan kapasitas petani, infrastruktur pendukung, serta kesenjangan antara pembuat informasi iklim (BMKG) dengan permintaan pengguna di sektor pertanian dan pembuat kebijakan. Pengetahuan petani dan akses terhadap lembaga keuangan juga masih terbatas," kata Samsuddin.

Ia berharap bahwa keterlibatan pemerintah dalam kegiatan peningkatan kapasitas petani perlu diteruskan.

Upaya pemerintah untuk mendukung petani padi dengan memperkenalkan varietas baru sebagai pilihan adaptasi juga harus terus ditingkatkan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan suplai benih unggul dengan mempromosikan benih lokal dari daerah asal sentra produksi padi.

"Dukungan untuk ekspansi pertanian, khususnya melalui pemanfaatan lahan dan penyediaan air, dilakukan dengan strategi perluasan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai bentuk usaha perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi," harap Samsuddin.

Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI AD dan semua pihak yang telah melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap program kegiatan di sektor pertanian, khususnya dalam mengantisipasi darurat pangan.