Karena Hal Ini KPK Diminta Buka Penyelidikan Baru Kasus Mantan Gubernur Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - KPK diminta membuka penyelidikan baru, atas dugaan Tipikor dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Maluku Utara, yang melibatkan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba alias AGK.

Perihal itu dikatakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus SH, Senin (5/8/2024) di Jakarta.

"Perlunya penyelidikan baru oleh KPK, karena nama Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu terungkap sebagai fakta persidangan dalam perkara Tipikor terdakwa AGK, pada sidang di Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (31/7/2024)."

"Yang didakwa menerima gratifikasi dalam pemberian IUP Nikel di Halmahera Utara, Maluku Utara, "katanya dilansir Tribunnews.com.

Baca juga: Suryani Abubakar Terima Uang Ratusan Juta dari Mantan Gubernur Maluku Utara, Siap Dia?

Diketahui, saksi Suryanto Andili yang juga Kepala Dinas ESDM Maluku Utara telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam sidang perkara tipikor dengan terdakwa AGK terkait pengurusan IUP Nikel, di mana nama Boby Nasution muncul disebut sebagai 'Blok Medan'.

Ketika ditanya oleh Jaksa dari KPK, Andi Lesmana tentang Blok Medan, saksi Suryanto Andili menyatakan.

Nama Blok Medan itu sering disebut oleh terdakwa AGK, sebagai gambaran tentang pengurusan IUP di Halmahera Utara.

Pakai Istilah Blok Medan

Istilah Blok Medan itu kemudian diperdalam dan dielaborasi oleh Jaksa dari KPK, Andi Lesmana di dalam persidangan dengan menanyakan kepada saksi Suryanto Andili dan diperoleh keterangan sebagai fakta persidangan bahwa nama Blok Medan itu dipakai oleh AGK, karena terkait IUP Nikel yang berhubungan dengan Bobby Nasution, Wali Kota Medan, menantu Jokowi.

"Keterangan terdakwa AGK ketika ditanya oleh JPU, Andi Lesmana terkonfirmasi dengan jelas oleh terdakwa AGK bahwa perihal nama Blok Medan, karena IUP Nikel-nya itu diberikan ke atas nama Kahiyang Ayu, "cetus Petrus.

Lebih jauh dijelaskan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh AGK, bahwa terkait pemberian IUP Nikel itu.

Pihaknya bersama keluarga dan Muhaimin Syarif serta Olivia Bachmid hadir di Medan , dalam rangka memenuhi undangan untuk membahas blok tambang nikel 'Blok Medan' yang terletak di Halmahera Timur.

Dua Alat Bukti

Menurut Petrus, terdapat dua saksi yang memiliki informasi penting tentang bagaimana Bobby Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu disebut-sebut memiliki IUP Nikel yang dikenal dengan sebutan 'Blok Medan' di Maluku Utara, dan bagaimana prosesnya hingga IUP Nikel itu diberikan ke Kahiyang Ayu.

Pengungkapan nama Bobby Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu oleh saksi Suryanto Andili dalam sidang ketika pemeriksaan kasus dengan terdakwa AGK, lanjut Petrus, telah dikonfirmasi oleh saksi Suryanto Andili dan terdakwa AGK.

"Oleh karena itu, keterangan saksi Suryanto Andili dkk berikut terdakwa AGK bernilai sebagai fakta persidangan, sehingga sangat beralasan bagi penyidik KPK untuk membuka penyelidikan baru guna memanggil Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu," katanya.

"Tujuannya untuk memastikan apakah IPU yang telah diberikan itu bermasalah hukum atau tidak melalui sebuah proses secara hukum yang adil, atas dasar tidak ada yang kebal hukum di negeri ini sesuai prinsip 'equality before the law' (kesetaraan di muka hukum), sekaligus untuk pemulihan nama baik manakala tidak ditemukan unsur tindak pidana korupsi," jelas Petrus yang juga Koordinator Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara.

"KPK tentu sudah memiliki dua alat bukti sebagai dasar untuk menindaklanjuti sebuah proses hukum, yaitu beberapa saksi yang mengetahui karena langsung mengurusi IUP atas nama Kahiyang Ayu dimaksud dan diperkuat dengan keterangan saksi Suryanto Andili dan terdakwa AGK, sehingga merupakan fakta persidangan yang tervalidasi dan ada bukti tertulis berupa IUP itu sendiri," tambahnya.

Etiskah AGK ke Medan?

Pertanyaannya, kata Petrus, mengapa nama anak dan menantu Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi ini tidak muncul ketika pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di KPK saat pemeriksaan terhadap tersangka AGK dan saksi-saksi lainnya?

"Apakah KPK melindungi atau ini bagian dari strategi penyidikan agar keterangan saksi Suryanto Andili dan terdakwa AGK mendapat penguatan dan dukungan publik yang meluas saat dibuka dalam persidangan yang terbuka untuk umum?, "tanyanya.

"Ataukah karena KPK tidak punya nyali dan tidak independen sehingga terkesan melindungi Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu? Padahal mestinya penyidik KPK tahu ada nama Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu dalam pemberian IUP Nikel sejak dalam tahap penyelidikan, tetapi KPK diduga menutup-nutupi dengan tidak memanggilnya untuk didengar keterangannya, "sesal Petrus.

Menurut Petrus, harus dicatat dan dipertanyakan apakah etis dan elok seorang AGK selaku Gubernur Maluku Utara dan keluarganya harus datang ke Medan menemui seorang Walikota Bobby Nasution demi sebuah IUP atas nama Kahiyang Ayu?

Karena itu, katanya, perlu diperjelas apakah pemberian IUP itu transparan dan akuntabel atau tidak, bermasalah hukum atau tidak sehingga terdapat urgensi bagi JPU membukanya dalam persidangan tipikor.

"Kita tunggu KPK," tandasnya.

Jawaban KPK Sebelumnya

KPK telah angkat bicara soal nama Bobby Nasution disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Untuk saat ini, KPK belum bisa memberikan tanggapan yang konkret.

"Berdasarkan informasi, namanya (Booby Nasution) sudah disebut. Nanti kalau seandainya ada update akan kami sampaikan," ucap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2024).

Tessa belum bisa memastikan apakah Bobby Nasution akan dihadirkan di pengadilan berdasarkan fakta sidang yang terungkap. Pun dalam tahap penyidikan.

Baca juga: Nominalnya Fantastis, Tiga Mahasiswi Kedokteran Ini Terima Uang dari Mantan Gubernur Maluku Utara

"Apakah memang perlu memanggil atau tidak. Di posisi penyidik, belum ada kebutuhan untuk memanggil yang bersangkutan. Masih didalami prosesnya, "ujarnya.

Saat ditanya wartawan, Bobby Nasution tidak menjawab secara gamblang tentang istilah Blok Medan yang muncul di persidangan. Dia menilai tidak etis mengomentari persidangan.

"Itu kan hasil sidang ya. Saya rasa kalau dikomentari dalam seperti ini tidak etis. Silakan saja dalam persidangan (ada istilah itu), apa disebutkan saya ikut saja, di persidangan ya, "ujarnya di Jalan Asia, Kota Medan, Sabtu (3/8/2024) dikutip dari Tribun Medan. (*)