DP3A Maluku Utara Tingkatkan Kapasitas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI—  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maluku Utara menggelar peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kegiatan yang berlangsung di Ternate pada Selasa (13/8/24) itu, dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara, Hj. Hairiah.

Dalam sambutan tertulis Pj. Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A kadir yang dibacakan oleh Hj. Hairiah, Pj. Gubernur menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kolektif untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak.

Ia menyebutkan, perlindungan perempuan dan anak adalah salah satu prioritas penting dalam pembangunan, mengingat kelompok ini rentan dan sering kali menjadi korban kekerasan serta diskriminasi.

Baca juga: Pj Sekprov Maluku Utara Ajukan Ranperda RPJPD 2025-2045, Transformasi Berkelanjutan Jadi Fokus Utama

Pj. Gubernur juga menggarisbawahi, pentingnya manajemen kasus dalam menangani isu-isu terkait perempuan dan anak. Pendekatan ini dinilai efektif karena memungkinkan identifikasi, pengelolaan, dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hak-hak perempuan dan anak secara lebih komprehensif.

"Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, diperlukan penanganan yang terkoordinasi, terstruktur, dan berkelanjutan," ujar Staf Ahli.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengapresiasi kegiatan ini dan berkomitmen melalui berbagai kebijakan serta program untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak.

"Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan aparatur yang memiliki kapasitas dan kompetensi memadai dalam memberikan layanan yang profesional, responsif, dan berkeadilan," katanya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan para aparatur dalam menangani isu-isu perlindungan perempuan dan anak, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik. 

Dalam sambutannya, ia menekankan dua hal penting yakni kolaborasi antar pihak dan manajemen kasus menggunakan pendekatan berpusat pada korban.

"Pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman dan adil untuk semua," jelasnya.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Proses Ahmad Purbaya - Bahrain Kasuba Ikut UKK DPP PKB - CPNS Morotai 2024

"Setiap langkah yang kita ambil harus didasarkan pada kepentingan terbaik korban, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan mereka mendapatkan layanan yang manusiawi dan berkeadilan," tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini dan mengimbau agar mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar, berdiskusi, serta bertukar pengalaman.

"Dengan begitu, kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara," pungkasnya.

Kegiatan ini, dihadiri perwakilan Asisten Deputi Layanan Kementerian PPPA, Elsa Restriana, Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, serta para peserta dari instansi terkait di kabupaten/kota se-Maluku Utara, termasuk Ketua Forum Anak Provinsi Maluku Utara tahun 2023-2024 dari SMA 8 Kota Ternate dan SMP Nurul Hasan. (*)