Pemuda Pancasila Dukung Pjs Bupati Halmahera Selatan Tindak ASN dan Kades Terlibat Politik Praktis

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Langkah pejabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje untuk mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, mendapat dukungan dari kelompok pemuda.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Selatan, Rusdi Jalil mengapresiasi langkah yang diambil Kadri La Etje meski hanya akan bertugas sebagai Pjs Bupati dalam waktu dua bulan.

Karena menurut dia, mewujudkan netralitas ASN tidak lain bertujuan menjaga Pilkada yang aman, jujur dan adil.

Baca juga: Kadri La Etje Fokus Tata Birokrasi Halmahera Selatan, Seluruh Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi

“Harus ada pengawasan yang ketat, dan itu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi Pemerintah selaku fasilitator dan mediator pembangunan juga harus ikut terlibat dalam menjaga kualitas Pilkada, yakni menjaga netralitas ASN," katanya, Jumat (27/9/2024).

Rusdi mengungkapkan, Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten di Maluku Utara yang selalu menjadi sorotan publik ketika di momentum Pilkada.

Sebab, setiap pelaksanaannya selalu berakhir di Mahkamah Konstitusi atau MK.

Selain ASN, ia juga berharap menindak para Kepala Desa (Kades) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Halmahera Selatan yang terlibat politik praktis.

"Pjs Bupati harus menertibkan pihak-pihak yang dilarang undang-undang terlibat politik praktis. Termasuk para Kades, BPD dan perangkat desa lainnya serta PPPK," imbuhnya.

Baca juga: Terbukti Edarkan Cap Tikus di Tidore Maluku Utara, Warga Asal Gorontalo Didenda Rp 30 Juta

Rusdi pun berharap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus independen serta bebas dari tekanan dan intervensi dari pihak manapun.

“Ini agar di momentum Pilkada 2024 ini, bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas,” tuturnya. (*)