Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Pjs Bupati Halmahera Selatan Maluku Utara Kadri La Etje Berhasil Dongkrak Skoring MCP KPK 50 Persen

Skor MCP KPK terhadap tata kelola Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara naik 50 persen dari sebelumnya 29 persen

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani
KINERJA: Pjs Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kadri La Etje ketika menjelaskan rencana supervisi KPK, Rabu (9/10/2024). 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pejabat sementara (Pjs) Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kadri La Etje, mengatakan pihaknya menyambut baik kedatangan KPK melakukan supervisi pada 13-14 September 2024.

Dia menjelaskan, supervisi dari lembaga antirasuah akan menjadi rujukan untuk pembenahan pemerintahan yang lebih baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penataan aset daerah.

"Supervisi KPK ini kan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, jadi kita mendukung itu, kita sambut baik, "ujarnya, Rabu (9/10/2024).

Kadri menyebut, skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK terhadap tata kelola Pemkab Halmahera Selatan pada 10 bulan terakhir, saat ini sudah naik di angka 50 persen dari sebelumnya 29 persen.

Baca juga: Pj Sekprov Maluku Utara Abubakar Abdullah: Pentingnya Disiplin dan Sinergi Antar Pegawai

Ini setelah dirinya melakukan evaluasi terhadap program kegitan di seluruh OPD, setelah menjadi Pjs Bupati Halmahera Selatan terhitung 25 Oktober 2024.

"Jadi total skoring MCP yang sebelumnya 29 persen, sekarang sudah 50 persen setelah kita bergerak kurang lebih 12 hari. Ini tertinggi di Maluku Utara, "ungkapnya.

Dengan adanya peningkatan skoring MCP, Kadri berharap dokumen-dokumen program kegitan dapat tertata dengan baik dan diikuti dengan implementasinya.

"Maka ke depan tata kelola pemerintahan itu berdasarkan aturan, prosedur dan SOP yang telah ditetapkan dalam program MCP, "jelasnya.

Baca juga: Bawaslu Halmahera Tengah Maluku Utara Perpanjang Rekrutmen Anggota Pengawas TPS

Kadri mengaku dalam agenda supervisi, KPK akan lebih menyoroti masalah aset Pemkab Halmahera Selatan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan restrukturalisasi, identifikasi, dan inventarisir sehingga seluruh aset daerah dapat tertata dengan baik.

"Aset ini sangat penting, karena kalau ada aset yang nilainya puluhan miliar tapi tidak difungsikan, maka yang rugi adalah daerah, "tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved