Maluku Utara
DPRD Maluku Utara Yakin Uji Kompetensi Eselon II Bebas dari Titipan Politik
Maria juga merespon kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi intervensi politik dalam proses uji kompetensi tersebut.
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Isvara Savitri
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Ketua Sementara DPRD Maluku Utara, Maria Silfi Deyabora Tongo-Tongo, menegaskan keyakinannya bahwa uji kompetensi jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Malut bebas dari titipan politik.
Menurut Maria, kepercayaan ini didasarkan pada integritas Penjabat Gubernur Malut, Samsuddin A. Kadir, dan Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Malut, Abubakar Abdullah.
“Kami di DPRD sangat percaya dengan langkah yang diambil oleh pak pj gubernur Samsuddin dan pak pj sekprov Abubakar. Keduanya sangat memahami kondisi pemprov saat ini dan kami yakin mereka akan menempatkan aparatur yang tepat di posisi yang sesuai,” ujar Maria saat ditemui di Tribun Ternate, Jumat (18/10/2024).
Maria juga merespon kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi intervensi politik dalam proses uji kompetensi tersebut.
Menurutnya, hingga saat ini DPRD Malut belum menemukan indikasi adanya titipan dalam proses seleksi tersebut.
Baca juga: Pilkada Halmahera Tengah 2024: Kampanye di Patani Utara Paslon Mustika Ajak Elang Satukan Kekuatan
Baca juga: KPU Malut Nyatakan Berkas Pencalonan Sherly Tjoanda Lengkap, Pemeriksaan Kesehatan Mulai Hari Ini
“Publik tentu memiliki hak untuk berpendapat, dan kami menghargai itu. Namun, secara pribadi dan sebagai Ketua Sementara DPRD, saya yakin bahwa proses ukom ini bebas dari kepentingan politik atau titipan di bawah kepemimpinan Samsuddin dan Abubakar,” tegasnya.
Ujian kompetensi untuk jabatan eselon II, III, dan IV yang sedang berlangsung dipastikan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa ada campur tangan pihak luar.
“Proses ini murni merupakan kewenangan eksekutif, dan kami memastikan tidak ada intervensi dari luar dalam penentuan jabatan ini,” pungkasnya.(*)
Terlibat Kasus Korupsi Penanganan Covid-19, Direktur PT Hab Lautan Bangsa Diringkus Kejati Malut |
![]() |
---|
Legislator Gerindra Mislan Syarif Harap DBH Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu Segera Dicairkan |
![]() |
---|
Dugaan Pencemaran di Teluk Weda, Anggota DPRD Maluku Utara Dorong Investigasi Independen |
![]() |
---|
Praktisi Dorong Pemprov Maluku Utara Perjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat |
![]() |
---|
Akses Utama Masyarakat, Pemprov Maluku Utara Didesak Tangani Longsor di Desa Gamsungi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.