OPD Lingkup Pemprov Maluku Utara Diminta Tingkatkan Pelayanan Digital untuk . . .

TRIBUNTERNTE.COM, SOFIFI - Untuk meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP), yang dikeluarkan KPK.

OPD di lingkup Pemprov Maluku Utara mulai menerapkan pelayanan berbasis digital.

Hal ini disampaikan Pj Sekprov Maluku Utara Abubakar Abdullah, pada Senin (21/10/2024).

"Skor MCP KPK Pemprov Maluku Utara saat ini sudah mencapai 48, dan target kita adalah menembus angka 50."

Baca juga: Pendaftaran Seleksi PPPK 2024 Pemkot Ternate Maluku Utara Ditutup, 2.252 Peserta Siap Bersaing

"Dengan waktu dua bulan ke depan, OPD harus semakin fokus dalam menerapkan sistem pelayanan digital, "jelasnya.

Menurutnya, pelayanan berbasis digital akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan.

Yang pada gilirannya akan berdampak positif pada skor MCP KPK.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun proses digitalisasi mungkin menghadapi tantangan awal.

Hal ini adalah langkah penting untuk menghindari interaksi tatap muka langsung yang bisa memicu potensi penyimpangan.

"Tujuan dari MCP KPK adalah untuk mengurangi tatap muka langsung dalam proses pelayanan."

Sehingga harus ada komitmen kuat untuk bekerja secara digital, "tambahnya.

Abubakar Abdullah yang juga alumni Lemhannas, menyoroti pentingnya reformasi sistem keuangan daerah.

Ia mencontohkan penerapan sistem digital dalam permintaan anggaran dari OPD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang menjadi salah satu area pengawasan utama MCP KPK.

"Keuangan daerah harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Ini bagian dari pengawasan MCP KPK."

"Dan jika ada ketertutupan dalam pengelolaan, itu akan menjadi masalah besar, "ungkapnya.