BKKBN Maluku Utara Gelar Pertemuan Evaluasi dan Analisis Program Layanan KB, Hadirkan Guru Besar UMJ

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara menggelar pertemuan Analisis dan Evaluasi Program Pelayanan KB Wilayah Khusus, Kamis (24/10/2024).

Pertemuan yang dihelat di Ruang Kie Raha 5 Muara Hotel, Ternate itu menghadirkan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. dr. H Abd Razak Thaha M.Sc, PhD, SpGK(K) sebagai narasumber.

Peserta dari pertemuan bertajuk 'Strategi Intervensi Sensitif dan Spesifik Pencegahan Stunting' tersebut, sebanyak 100 orang dari berbagai lembaga, seperti akademisi, jurnalis, organisasi wanita, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku Utara dan Kota Ternate.

Baca juga: Diduga Rusaki Kawasan Hutan Lindung, Kades Maitara Selatan Hentikan Pengerjaan Proyek Jalan Lingkar

Kepala BKKBN Maluku Utara Nuryamin dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mendapat amanah baru di masa presiden Prabowo Subianto dengan tanggung jawab sebagai lembaga teknis dibawah Kementerian Kependudukan dan pembangunan Kependudukan.

Nuryamin mengatakan, hingga saat ini sejumlah intervensi untuk keluarga sasaran dan keluarga berisiko stunting telah dilakukan bersama mitra kerja.

Seperti manunggal air untuk 10 ribu keluraga bersama TNI/Polri, bedah rumah dan penyediaan jamban bersama sejumlah balai.

"Target keluarga sasaran meningkat dengan naiknya angka pernikahan, kalau keluarga berisiki stunting turun 58 ribu," katanya.

Baca juga: Perkembangan Kasus Lembaga Palimpunggang vs Sultan Bacan, Polda Maluku Utara: Terus Berlanjut

Ia meyakini, intervensi yang dilakukan pemerintah tidak berjalan jika tak ada gotong royong dari berbagai pihak.

"Saya bercita-cita bukan hanya capai angka 14 persen tetapi tidak ada lagi stunting di Maluku Utara," ujarnya.

Sementara, Guru Besar Muhammadiyah Jakarta Abd. Razak Thaha menegaskan, dalam mencegah stunting, pihak-pihak terkait harus memiliki perencanaan spesifik.

Ia menekankan, strategi yang digunakan oleh pemerintah dan mitra kerja harus tepat sasaran agar angka stunting tak lagi bertambah.

Baca juga: Perkuat Tata Kelola Pangan, Pemprov Maluku Utara Gelar Rapat Koordinasi

"Menekan angka stunting itu bukan mencegah anak yang sudah dinyatakan stunting, tapi mulailah pencegahan dari pra nikah atau stunting baru," tegasnya.

Tak hanya itu, menurutnya penjaminan konvergensi pencegaha stunting yang dirangkum dalam 5 PASTI pun harus dijalankan.

"5 Pasti itu, pastikan teridentifkasi, pastikan terdaftar, pastikan menerima, pastikan patuh, serta pastikan tercatat dan terlapor," jelasnya.(*)