Delapan Kelurahan di Tidore Maluku Utara Masih Terkendala Administrasi Batas-batas Desa

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE - Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tahun 2024.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tidore Kepulauan Zulkifli Ohorela mengatakan.

Dari total 40 kelurahan yang ada, terdapat sekitar 32 kelurahan yang batas kelurahannya sudah tidak bermasalah.

"Namun secara administrasi, walaupun sudah tidak bermasalah, tetapi belum memiliki peta valid sesuai dengan ketentuan."

Baca juga: PLN UIW MMU Lakukan Penyalaan Listrik Serentak di 55 Titik Pelanggan

"Olehnya itu kami di Bagian Tata Pemerintahan tidak sendiri, kami bersinergi dengan Bapperida untuk membuat hal itu, "jelasnya.

Dikatakan, ada 8 kelurahan yang dalam penilaian ini masih ada kendala yang perlu diselesaikan.

Kelurahan tersebut adalah:

Kelurahan Fobaharu
Kelurahan Jaya
Kelurahan Dokiri
Kelurahan Tuguiha
Kelurahan Guraping
Kelurahan Payahe
Kelurahan Akelamo dan
Kelurahan Sofifi

"Sementara di beberapa desa juga ada sedikit masalah atau kendala di penentuan batas wilayah."

"Namun melalui Dinas PMD, saat ini kami masih tunda proses pembangunan tugu batas wilayah hingga selesai Pilkada 2024."

"Penundaan itu bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas Politik sekarang ini, "ujarnya.

Melalui rakor ini, Zulkifli menjelaskan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tidore Kepulauan dalam waktu dekat akan melaksanakan pengambilan titik koordinat di wilayah yang batas kelurahan sudah tidak bermasalah.

Baca juga: Cagub Maluku Utara Sherly Tjoanda Dikabarkan Dikawal Personel Mabes, Walpri?, Ini Tanggapan Pengamat

Yang mana titik koordinat ini akan dijadikan dasar dalam peta pembuatan batas wilayah.

"Karenanya kami memohon peran penting dari Bapak/Ibu Camat dan Lurah, agar dapat mendampingi tim untuk pengambilan titik koordinat."

"Semoga kegiatan ini berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama, dan peta batas wilayah dapat segera rampung, "pungkasnya. (*)