Sofifi
Fraksi PKB Speak Up Soal Lambatnya Penunjukan Ketua DPRD Maluku Utara yang Baru
Tidak adanya Ketua DPRD Maluku Utara definitid pasti mengganggu kinerja Parlemen dalam melaksanakan tugas-tugas yang berdampak pada kepentingan rakyat
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
"Kami ingin semua berjalan sesuai aturan, keterlambatan pembahasan APBD bukan hal yang seharusnya diterima sebagai biasa, "katanya.
Baca juga: Talkshow Waspada Rekam Jejak Digital Internet di Halmahera Tengah Maluku Utara Sukses Digelar
Olehnya itu ia mewakili Fraksi PKB meminta Sekretariat DPRD Maluku Utara, agar segera mengusulkan nama-nama yang telah ada ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), untuk menetapkan pimpinan definitif.
Dengan dasar Pasal 35 PP 12 tahun 2018, yang mengatur bahwa Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan kolektif kolegial.
"NasDem dan PKS sudah mengajukan nama untuk unsur Pimpinan, usulkan saja nama-nama itu ke Mendagri, agar agenda-agenda DPRD bisa berjalan sambil menunggu keputusan dari Golkar. Kita tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian, "tandasnya Muksin Amrin. (*)
DPRD Maluku Utara Tinjau Pagar SMK N 2 Tidore yang Ambruk: Segera Usulkan Perbaikan |
![]() |
---|
Pj Gubernur Maluku Utara Minta Seluruh OPD Siap Hadapi Transisi Pemerintahan |
![]() |
---|
Kondisi Panti Asuhan PSAA Budi Sentosa di Ternate Memprihatinkan, Zen Kasim : Akan Direnovasi |
![]() |
---|
BPKAD Warning 7 OPD di Pemprov Maluku Utara yang Belum Serahkan Laporan Keuangan |
![]() |
---|
Akademisi Maluku Utara Dorong Seleksi Terbuka dalam Pembentukan Kabinet Sherly Laos - Sarbin Sehe |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.