Integritas Pemilu yang Tergadai: Saat Bakal Calon Kepala Daerah Menyalahi Aturan PKPU 13 Tahun 2024

Maka KPU dan Bawaslu harus menegur, bila perlu diproses sesuai dengan perintah undang-undang dan PKPU.

Meskipun tidak adanya aduan dan/atau laporan dari pihak-pihak tertentu, karena itu menjadi temuan oleh Bawaslu sebagai pengawasan Pemilu Cakada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penerapan PKPU 13/2024 menjadi tantantangan kompetensi, ketegasan dan integritas penyelenggara pemilihan.

Baik KPU, terutama Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, apakah hanya akan menjadi penonton dan meng-amini setiap kesalahan ataukah memiliki keberanian, untuk memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (*)