APBD Induk 2025 Pemkab Morotai Terjun Bebas, Dana Insentif Daerah Nol Rupiah

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Tahun Anggaran (T.A) 2025 mendatang, Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara sedang tidak baik-baik saja.

Pasalnya, ada beberapa dana transfer pemerintah pusat (Pempus) seperti Dadan Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik alami penurunan cukup signifikan. Bahkan Dana Insentif Daerah (DID) pun kosong.

Hal ini disampaikan Pj Bupati Pulau Morotai Burnawan, dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A 2025, dan penyampaian dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD Pulau Morotai tahun anggaran 2025, bertempat di Kantor DPRD Morotai, Rabu (4/12/2024). 

Baca juga: Raih Suara Terbanyak, Ini Harapan Akademisi Unipas Morotai ke Paslon Rusli Sibua - Rio Pawane

Dijelaskannya, pada 2025 terjadi penurunan dana transfer pada pos anggaran DBH, DAK fisik, DID, Dana Desa (DD) dan DAU yang penggunaannya ditentukan oleh Pempus, yang totalnya sebesar Rp 107.355.263.000. Sementara DAU, dan DAN non fisik, terjadi sedikit penambahan. 

Penurunan dana transfer itu yaitu:

• DBH dari Rp 100.623.513.000 ke Rp 54.486.401.000
• DAK fisik dari Rp 116.681.165.000 ke Rp 40.976.616.000
• DAU dari Rp 105.628.148.000 ke Rp 100.032.115.000
• DD tetap di angka Rp 66.765.020.000, dan hanya sedikit pengurangan di 2025 yaitu Rp 66.055.044.000
• DID Rp 7.052.532.000, nol rupiah di pada 2025

"Bedah halnya DAK non fisik naik dari Rp 48.466.440.000 menjadi Rp 55.279.627.000."

"Begitu juga DAU murni Rp 300.474.002.000, naik Rp 321.505.744.000, "ucapnya Burnawan.

Dikatakan, bila dibandingkan dengan dana transfer tahun 2024, penurunan dana transfer 2025 sangat besar yaitu 14.40 persen. 

Hal ini, kata dia, dikarenakan adanya beberapa kebijakan yang dilaksanakan Pempus, seperti:

• Program makan bergizi gratis
• Pembangunan ketahanan pangan
• Pembangunan fisik pendidikan yang telah dialihkan ke Balai dan lain-lain, sehingga berdampak ke daerah

Dengan mencermati perkembangan dan capaian pendapatan daerah akhir semester kedua 2024.

Serta penyesuaian yang sudah disepakati beberapa hari kemarin, di mana ketergantungan daerah pada dana transfer masih sangat besar.

Maka lanjutnya, untuk rencana APBD Induk 2025, proyeksi asumsi total pendapatan daerah sebesar Rp 708.613.641.683.

Yang terdiri dari dana transfer DAU, DAK dan DBH Pusat sebesar Rp 638.335.547.000, dan PAD sebesar Rp 48.595.085.233. 

Baca juga: Harta Kekayaan Calon Wakil Bupati Morotai Rio Pawane, Tak Punya Mobil

Kaitan dengan belanja daerah, lanjut Burnawan, pada 2024 belanja daerah diasumsikan sebesar Rp 846.887.967.268, dan akan dibelanjakan untuk prioritas daerah yang wajib setiap tahunnya seperti belanja gaji pegawai dan tunjangan sebesar Rp 288.873.665.670, atau naik 10.30 persen dari tahun sebelumnya.

"Kenaikan ini dikarenakan ada beberapa item penggajian yang mengalami kenaikan, seperti bertambahnya jumlah PPPK, dan kenaikan 8 persen gaji PNS."

"Memang agak berat anggaran kita di 2025, karena kita harus mengikuti dan menyesuaikan dengan program yang dicanangkan oleh Pusat, "pungkasnya. (*)