Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Didemo Mahasiswa, Polres Hamahera Selatan Bakal Lidik Amdal PT IMS: Harus Ada Laporan Resmi

Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara meminta laporan resmi GMNI dan GPM terkait tuntutan permasalahan dokumen Amdal PT IMS

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Nurhidayat Hi Gani
TUNTUTAN: Sejumlah massa dari GMNI dan GPM saat berunkuk rasa di depan Mako Polres Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utata, Kamis (19/12/2024) 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Sejumlah mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) gelar unjuk rasa di depan Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara, Kamis (19/12/2024).

Dalam aksi ini, mahasiswa mendesak Polisi menyelidiki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) milik PT Intim Mining Sentosa (IMS), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kecamatan Bacan Selatan.

Ketua DPC GMNI Halmahera Selatan Sumitro Komdan mengatakan PT IMS sudah tiga kali berganti kepemilikan, namun tetap menggunakan dokumen Amdal yang sama.

Padahal sesuai ketentuan yang berlaku, harus ada pembaharuan dokumen sehingga masa berlakunya jelas.

Baca juga: BPBD Halmahera Selatan Diminta Segera Tangani Bencana Alam di Desa Samat dan Desa Tabamasa

"Kami duga ini (dokumen Amdal) sudah mati, tapi perusahaan terus bercokol, "ujar Sumitra saat hering bersama pihak Polres Halmahera Selatan.

Selain Amdal, Sumitro menyebut PT IMS juga menyerobot masuk ke wilayah Desa Bobo. 

Menurut dia, penyerobotan ini akan menimbulkan polemik karena masalah tabal batas antara Desa Fluk dan Desa Bobo.

"Di situ ada tapal batas, ini jangan sampai ada polemik di masyarakat. Kami meminta agar polisi segera ambi langkah, "imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan Iptu Gian C Jumario meminta para pendemo mengajukan laporan resmi atas dugaan masa aktif dokumen Amdal PT IMS.

Baca juga: Kejari Halmahera Selatan Kantongi Nama Tersangka Kasus Korupsi BPRS dan Dana Puskesmas

"Kami selalu terbuka, jadi harus ada laporan baru kami bisa lakukan penyelidikan, "jelasnya.

Sementara terkait tapal batas Desa Fluk dan Desa Bobo yang diserobot PT IMS, Gian mengatakan akan berkoorinasi dengan pimpinan (Kapolres) untuk langkah pengamanan.

"Kalau yang tapal batas, saya koordinasikan dulu dengan Pak Kapolres. Memang pengamanan adalah tugas kepolisian, "pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved